POJOKSATU.ID - Kabar duka kembali menguat dari Sumatera. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Letjen Suharyanto memutakhirkan data korban jiwa menjadi 921 orang meninggal, 392 orang hilang, dan 975 ribu warga mengungsi.

Angka itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Aceh Besar.

Ironisnya, data tersebut kembali berubah hanya dalam hitungan jam.

Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang

Sebelumnya, BNPB melaporkan 940 orang meninggal dunia berdasarkan dashboard penanganan bencana pukul 17.00 WIB.

Perubahan cepat dan tidak sinkron ini kembali menimbulkan sorotan publik atas buruknya koordinasi dan akurasi pendataan di tengah bencana besar.

Banyak pihak mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa menyusun langkah penanganan jika angka dasar saja terus berganti.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyoroti percepatan perbaikan jembatan bailey di Bireuen, Aceh.

Baca Juga: Kejari Mandailing Natal Dalami Keterlibatan Eks Kadis Pertanian Usai Tahan 2 Tersangka Peremajaan Sawit

Ia menegaskan jembatan tersebut akan difungsikan dalam satu minggu ke depan.

Namun bagi banyak warga yang terisolasi akibat putusnya akses, janji “dalam waktu dekat” terasa sangat terlambat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan jembatan sudah terjadi sejak awal bencana.

Tetapi proses penanganan baru bergerak masif setelah korban meninggal terus bertambah.

Prabowo mengaku menerima laporan bahwa situasi di wilayah bencana “memprihatinkan”.

Sawah rusak, irigasi hancur, dan ribuan rumah tidak lagi layak huni.

Pernyataan itu justru memancing kritik, sebab laporan kerusakan tersebut sudah beredar luas sejak hari pertama bencana.

Publik bertanya-tanya, mengapa pemerintah baru menekankan urgensi sekarang, ketika kerugian dan korban telah mencapai titik yang begitu tinggi?

Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi

Selain itu, Presiden meminta perhatian serius dari kementerian terkait.

Namun daftar panjang pejabat yang hadir di lokasi mulai dari Menko PMK Pratikno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo.

Hingga Mendagri Tito Karnavian kembali memunculkan pertanyaan, jika begitu banyak pejabat terlibat, mengapa penanganannya tetap tidak mulus?

BNPB juga mengungkap bahwa anggaran BTT di berbagai daerah sudah kritis, bahkan ada yang hanya tersisa Rp 75 juta.

Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah

Situasi ini menggambarkan bahwa daerah seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah berada dalam kondisi darurat anggaran sejak awal.

Keterlambatan pemerintah pusat merespons kebutuhan daerah membuat penanganan bencana berjalan tidak optimal.

Terutama menyangkut kebutuhan mendesak seperti popok bayi, kebutuhan perempuan, dan bantuan harian lain yang tidak tertutup oleh skema bantuan pusat.

Kehadiran para petinggi TNI, Kapolri, dan jajaran kabinet di Aceh memang memberi kesan bahwa pemerintah tampak bekerja.

Namun bagi banyak warga, “kehadiran fisik” tidak berarti apa-apa tanpa percepatan distribusi bantuan, perbaikan akses, dan kepastian pemulihan jangka panjang.

Dengan angka kematian yang terus bertambah dan data yang berubah-ubah, publik menilai pemerintah masih kedodoran dalam mengendalikan situasi.

Bencana ini kembali menjadi cermin bahwa respons cepat bukan sekadar soal hadir di lokasi.

Tetapi memastikan sistem bekerja sebelum korban jatuh lebih banyak.***