POJOKSATU.ID - Polemik penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memanas.
Setelah ratusan korban meninggal dunia dan ratusan lainnya belum ditemukan.
Di tengah kritik keras terhadap lambannya mitigasi bencana, Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI.
Bahkan, salah satu anggota dewan membandingkan situasi ini dengan Filipina.
Di mana menterinya memilih mundur karena gagal menangani banjir.
Namun Raja Juli memilih bersikap tenang. Ia menegaskan dirinya siap dievaluasi.
Tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengundurkan diri.
“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah, dan hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya, dikutip dari Detik, Kamis 4 Desember 2025.
Baca Juga: Dirjenpas Tinjau Banjir di Sumut, Lapas Masih Tergenang, Mohon Doanya
Pernyataan ini langsung memicu reaksi. Publik bertanya-tanya mengapa seorang menteri yang wilayah tugasnya disorot sebagai penyebab kerusakan lingkungan.
Justru tampil santai ketika angka korban sudah menembus 765 jiwa dan 650 lainnya belum ditemukan.
Raja Juli bahkan menegaskan bahwa ia tidak pernah menghapus kritik netizen.
“Kritik netizen kepada saya, saya nggak pernah hapus. Itu aspirasi, kemarahan, harapan,” ujarnya.
Pernyataan itu justru dinilai tak menjawab substansi: kualitas kerja kementerian dalam mencegah dan menangani bencana.
Sementara itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, melontarkan kritik pedas.
Ia menyoroti kerusakan hutan yang berkaitan erat dengan ekspansi perkebunan sawit di Sumatra.
Yang selama puluhan tahun menguntungkan perusahaan-perusahaan besar namun menyisakan kerusakan lingkungan kronis.
Baca Juga: Srikandi Kota Serang, Arfina Rustandi, Sabet Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025
“Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Uangnya mereka keruk, masyarakat kena banjir,” tegas Rahmat.
Ia menuding banyak lahan sawit berada di kawasan hutan, namun tak ada bentuk tanggung jawab ketika bencana terjadi.
Rahmat juga mengangkat fenomena di Filipina, di mana dua menteri kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengundurkan diri.
Setelah merasa tidak mampu menangani bencana banjir. “Itu gentlemen, merasa tak mampu lalu mundur. Itu mulia,” katanya.
Baca Juga: Polda Banten Sikat 8 Mafia Tambang Ilegal di Lebak, Serang dan Tangerang
Sindiran itu jelas diarahkan pada Raja Juli yang duduk di depan para anggota dewan. Rahmat menegaskan bahwa mundur bukanlah aib.
Melainkan wujud tanggung jawab moral. “Kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini, mundur juga tidak salah. Itu tugas mulia,” ujarnya.
Namun Raja Juli tetap bersikukuh bahwa urusan mundur atau tidak bukan wilayah wewenangnya, melainkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin,” katanya.
Sikap ini tidak serta-merta meredakan kritik. Banyak pihak menilai kementerian yang membawahi urusan kehutanan seharusnya menjadi pihak pertama.
Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang memperparah bencana di Sumatra.
Di tengah meningkatnya jumlah korban dan kerusakan yang meluas, publik kini menunggu.
Apakah pemerintah akan melakukan reshuffle, ataukah kritik keras DPR hanya berakhir sebagai formalitas rapat semata?***
.webp)
