POJOKSATU.ID - Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus meninggalkan jejak kehancuran.
Namun respons politik di Jakarta dinilai masih jauh dari memadai.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana.
Termasuk kajian terhadap perusahaan tambang di kawasan rawan.
Namun pernyataan itu dianggap sebagian pihak terlalu normatif dan tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
Yaitu kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan serius.
Puan menanggapi desakan publik yang meminta pemerintah segera memberlakukan moratorium tambang baru.
Termasuk evaluasi ketat terhadap pemegang izin lama.
Baca Juga: Penerima PIP Termin 3 2025 Diminta Pantau Rekening, Ini Aturan dan Besaran Bantuan
Desakan itu semakin menguat setelah Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan.
Akan memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.
Salah satu titik paling parah terdampak banjir sepanjang pekan ini.
Namun hingga kini, tidak ada langkah konkret selain serangkaian pernyataan politis.
Puan menyebut bahwa fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah penanganan darurat.
“Masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah terisolasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Rabu 3 Desember 2025.
Ia menegaskan evaluasi penyebab bencana akan dilakukan nanti, setelah masa tanggap darurat selesai.
Sayangnya, kata “nanti” itu kini menjadi sorotan tajam. Sementara pejabat pusat menyusun agenda rapat dan kunjungan.
Baca Juga: Heboh Bukan Sumatra Darurat Nasional, Pemerintah Malah Tetapkan Darurat Sampah Nasional!
Warga di lapangan menghadapi kenyataan yang jauh lebih brutal. BNPB melaporkan jumlah korban meninggal sudah mencapai 807 jiwa.
Sebanyak 647 orang hilang, lebih dari 2.600 terluka, dan 582.500 warga terpaksa mengungsi.
Ratusan fasilitas umum hancur, termasuk 299 jembatan dan 132 tempat ibadah. Ribuan rumah hanyut atau rusak parah.
Di tengah krisis sebesar ini, DPR dianggap masih bergerak lambat dan sibuk dengan protokol politik ketimbang mengambil tindakan untuk menghentikan akar persoalan.
Baca Juga: Apakah Sistem Rusak? Mengapa TPG Selalu Terlambat di Triwulan Akhir? Cek Penyebab Keterlambatan!
Terutama aktivitas tambang yang diduga menjadi penyebab meluapnya kayu gelondongan dan rusaknya daerah tangkapan air.
Center of Economic and Law Studies (Celios) bahkan memperkirakan kerugian ekonomi tembus Rp 68,67 triliun.
Angka yang mencerminkan besarnya kerusakan ekologis yang selama ini diabaikan.
Kritik pun muncul dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai tidak ada urgensi yang terlihat dalam pernyataan DPR.
Langkah-langkah yang disampaikan terkesan repetitif dan seremonial, kunjungan ke lokasi, distribusi bantuan, dan janji evaluasi.
Tidak ada komitmen tegas menghentikan izin tambang baru atau freeze proyek yang sedang berjalan.
Puan menyebut DPR telah mengirim bantuan logistik dan menugaskan wakil ketua untuk meninjau lokasi bencana.
Namun bagi warga yang telah kehilangan rumah dan keluarga.
Tindakan itu dianggap hanya pelipur lara yang tidak mengubah kenyataan bahwa kerusakan ekologis selama ini dibiarkan.
Baca Juga: Korban Banjir Bandang Sumatera Sudah 780 Jiwa, 564 Orang Hilang, Luka-luka 2.600 Orang
DPR memang menyatakan siap mengevaluasi penyebab bencana.
Namun tanpa sikap tegas terhadap eksploitasi hutan dan moratorium izin tambang.
Janji itu terdengar seperti pengulangan retorika bertahun-tahun yang tak pernah diwujudkan.
Sementara itu, hujan masih turun, tanah terus longsor, dan ribuan korban terus menunggu kepastian yang tak kunjung datang.***
