POJOKSATU.id – Dugaan pungutan liar akses internet Starlink di wilayah banjir Sumatra Utara semakin memantik amarah publik.
Setelah viral laporan warga yang diminta Rp20 ribu untuk satu jam WiFi padahal layanan itu resmi digratiskan Starlink bagi korban banjir sekarang muncul satu pertanyaan baru
kalau benar ada oknum “jualan password”, sebenarnya berapa besar potensi keuntungan yang bisa diraup?.
Pertanyaan ini penting, karena data terbaru menunjukkan bahwa banjir besar di Aceh dan Sumatra Utara membuat jumlah pengungsi melonjak.
Menurut laporan Katadata per 30 November 2025, sedikitnya 218.000 orang terdampak dan mengungsi.
Ini bukan angka kecil, dan tentu saja kebutuhan komunikasi di tengah situasi darurat sangat tinggi.
Baca Juga: PPPK Belum Setahun Kerja Tetap Kantongi Gaji ke-13, Ini Syarat Resmi dan Rumus Pembayarannya
Starlink sendiri sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa akses internet gratis diberikan bagi korban banjir hingga akhir Desember 2025.
Pengumuman tersebut dimuat oleh media kredibel seperti Detik, Suara, Media Indonesia.
Serta dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk yang menyebut tidak etis mengambil keuntungan dari bencana.
Baca Juga: PPPK Belum Setahun Kerja Tetap Kantongi Gaji ke-13, Ini Syarat Resmi dan Rumus Pembayarannya
Namun di lapangan, muncul kenyataan berbeda. Seorang pengguna Facebook, @narraarraesya.
Mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi informasi bahwa akses WiFi Starlink di lokasi banjir dikenakan tarif Rp20 ribu per jam.
Ia mengaku hanya ingin mengabari keluarga pada tengah malam, tetapi diminta membayar sebelum diberikan password.
Ketika menanyakan struk atau bukti pembayaran, pihak yang meminta uang tidak bisa memberikan apa pun.
Baca Juga: PPPK Belum Setahun Kerja Tetap Kantongi Gaji ke-13, Ini Syarat Resmi dan Rumus Pembayarannya
Menyadari kejanggalan itu, ia mengunggah kasus tersebut ke Facebook dan X, bahkan menandai Elon Musk untuk meminta klarifikasi.
Unggahan itu langsung viral dan menjadi perhatian publik nasional.
Di tengah kemarahan itu, muncul analisis baru berapa besar potensi keuntungan oknum jika pungli benar-benar berjalan?
Dengan 218.000 pengungsi, kita bisa membuat perkiraan konservatif.
Misalnya, hanya 10–20% dari para pengungsi membutuhkan akses internet darurat satu jam saja. Dengan hitungan:
10% pengguna (21.800 orang) × Rp20.000 = Rp436.000.000
20% pengguna (43.600 orang) × Rp20.000 = Rp872.000.000
Artinya, dari hanya satu skenario sederhana satu jam akses potensi pendapatan seorang oknum bisa mencapai hampir 1 miliar rupiah.
Dan itu belum memperhitungkan jika pengguna membutuhkan lebih dari satu jam, atau jika pungli dilakukan bukan hanya pada satu titik WiFi Starlink.
Kalkulasi itu sekaligus memperlihatkan alasan kenapa isu ini membuat warganet makin geram.
Dugaan bahwa fasilitas bantuan bencana disulap jadi ladang cuan bukan hanya soal nominal Rp20 ribu per orang, tetapi tentang skala penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
Korban banjir yang seharusnya terbantu justru dipaksa membayar untuk komunikasi paling dasar.
Untuk keluarga yang ingin memastikan keadaan anak, orang tua, atau kerabat, akses internet bukan kemewahan.
Ini soal nyawa, kabar, dan kejelasan. Ketika fasilitas itu dijual oleh oknum tak bertanggung jawab, masyarakat wajar merasa dikhianati.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi tentang siapa oknum yang melakukan pungutan, apakah fasilitas itu dijaga relawan atau pihak lokal.
Baca Juga: PPPK Belum Setahun Kerja Tetap Kantongi Gaji ke-13, Ini Syarat Resmi dan Rumus Pembayarannya
Dan apakah benar pungli terjadi di banyak titik.
Namun pernyataan resmi Starlink bahwa layanan gratis diberikan bagi korban banjir membuat dugaan pungli ini semakin serius.
Publik kini menuntut agar pihak berwenang turun tangan mengusut kasus ini.
Dengan jumlah pengungsi ratusan ribu, setiap bentuk penyalahgunaan bantuan bukan masalah kecil.
Ditambah potensi keuntungan yang mencapai ratusan juta rupiah, isu ini tak lagi sekadar cerita viral—melainkan tanda bahwa pengawasan bantuan bencana perlu diperketat.***
