POJOKSATU.ID - Pemerintah memastikan penanganan bencana di wilayah Sumatera tidak akan terkendala masalah anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana siap pakai yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mencukupi.
Dengan ketersediaan lebih dari Rp500 miliar untuk segera digelontorkan ketika diperlukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemerintah dalam memastikan upaya respons cepat terhadap situasi darurat, terutama bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Baca Juga: PPPK Belum Setahun Kerja Tetap Kantongi Gaji ke-13, Ini Syarat Resmi dan Rumus Pembayarannya
Menurut Purbaya, BNPB memiliki pos anggaran khusus yang dapat langsung digunakan untuk operasi tanggap darurat, logistik, hingga pemulihan pascabencana.
Ketersediaan dana lebih dari Rp500 miliar tersebut disebutnya cukup memadai untuk kebutuhan awal penanganan bencana di Sumatera.
"BNPB masih memiliki sekitar Rp500 miliar lebih yang siap digunakan.
Jika nantinya membutuhkan tambahan dana, kami di Kementerian Keuangan juga siap mengalokasikannya. Anggarannya sudah tersedia," ujar Purbaya menegaskan. dikutip pojoksatu.id dari (TV One News)
Baca Juga: Soal Bandara IMIP Luhut Bilang Saya Cuma Izin Domestik! Ya Terus Internasionalnya Darimana, Pak?
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan skema penanganan bencana yang memungkinkan percepatan penyaluran dana tanpa hambatan birokrasi berkepanjangan.
Hal ini penting mengingat bencana alam sering kali menimbulkan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan efisien.
Purbaya juga menekankan bahwa kesiapan anggaran merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warganya.
Baca Juga: Banten Bidik Status Surga Wisata Bahari Baru Lewat Pembukaan Pulau Lima Resort
Ia memastikan pemerintah akan terus memantau kondisi lapangan, termasuk potensi kebutuhan tambahan anggaran apabila skala bencana meningkat atau memerlukan upaya rehabilitasi jangka panjang.
Kesiapan anggaran ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin penanganan bencana terhambat akibat kurangnya dana.
Dengan mekanisme respons yang terstruktur dan anggaran yang fleksibel, proses penanganan diharapkan berjalan lebih optimal, mulai dari evakuasi hingga pendistribusian bantuan ke titik-titik terdampak.
Baca Juga: Pengampunan Presiden
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menggandeng berbagai instansi terkait untuk memastikan penggunaan dana dilakukan secara tepat sasaran.
Setiap proses pencairan, distribusi, hingga pelaporan anggaran tetap berada dalam koridor akuntabilitas agar transparansi keuangan negara tetap terjaga.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga aktivitas vulkanik.
Baca Juga: Wajib Militer Bakal Diterapkan Jika Jadi CPNS Kemhan? Otomatis Jadi TNI Komcad?
Pemerintah menilai kesiapan anggaran adalah langkah vital dalam meminimalkan dampak kerugian sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Dengan ketersediaan dana yang memadai serta dukungan tambahan dari Kementerian Keuangan, pemerintah optimistis proses penanganan bencana di Sumatera dapat berlangsung cepat, tepat, dan efektif.***
