POJOKSATU.ID - Sebuah video viral dari seorang ibu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, memicu perbincangan hangat di media sosial.

Ia mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya yang menjadi juara pertama lomba karate di ajang Pameran Pembangunan NTT menerima hadiah yang jauh di bawah nominal yang dijanjikan.

Pada saat pengumuman di panggung, hadiah tertulis sebesar Rp2 juta ditampilkan jelas. Namun, setelah menunggu tiga bulan, hadiah yang diterima justru hanya Rp300 ribu.

Baca Juga: Ketum PWI: Ekosistem Pers Sehat, Bangsa Kuat

Dalam video tersebut, sang ibu menjelaskan betapa terkejutnya ia ketika amplop hadiah dibuka dan jumlahnya tidak sesuai dengan papan nominal yang ditampilkan saat acara.

Kejadian itu langsung memancing reaksi publik.

Banyak warganet mempertanyakan integritas panitia penyelenggara dan meminta kejelasan mengenai selisih Rp1,7 juta yang tidak diketahui alurnya.

Baca Juga: BI Siapkan Bauran Kebijakan Pro-Stability dan Pro-Growth untuk 2026

Kasus ini mendapat perhatian Pemerintah Provinsi NTT.

Pihak Diskominfo dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan jumlah hadiah tersebut.

Ketua Panitia Pameran 2025, Frederick Koenunu, menjelaskan bahwa dana hadiah telah disalurkan sesuai prosedur, yakni melalui Dispora NTT sebelum diteruskan kepada FORKI sebagai induk organisasi karate di daerah tersebut.

Menurut Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, perbedaan jumlah hadiah terjadi karena adanya kesepakatan internal antara atlet, pelatih, dan FORKI.

Baca Juga: Dalam Sebulan Ada 2.805 Barang Pelanggan KAI Tertinggal

Karel menyebut bahwa sebagian dana hadiah digunakan untuk keperluan pembinaan dan operasional bersama.

Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut telah dilakukan sebelum pencairan, sehingga dana yang sampai kepada atlet memang sesuai pembagian internal yang telah disetujui.

Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredam kritik publik.

Baca Juga: Kemensos Perkuat Kolaborasi Dukung Program Sekolah Rakyat dengan PT Pos Indonesia

Banyak pihak menilai bahwa pembagian internal seperti itu harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengubah nominal hadiah yang telah diumumkan di panggung.

Hadiah lomba, menurut sebagian besar masyarakat, merupakan bentuk penghargaan atas prestasi atlet dan seharusnya menjadi hak penuh penerima.

Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa persoalan tersebut kini telah diselesaikan secara internal antara pihak keluarga atlet, pelatih, dan pengurus FORKI.

Baca Juga: Revisi UU ASN! Guru Honorer Diutamakan Jadi PPPK Penuh, Status Honorer Dihapus Total Tahun 2026, Ini Penjelasannya

Video yang memicu polemik disebut telah dihapus setelah dilakukan klarifikasi.

Dispora NTT juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi ke depan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Peristiwa ini membuka diskusi lebih luas tentang sistem pembinaan atlet di tingkat daerah.

Banyak pemerhati olahraga menilai bahwa pemberian hadiah harus dilakukan secara langsung kepada atlet untuk menghindari permainan internal maupun risiko penyalahgunaan dana.

Mereka juga meminta agar panitia penyelenggara tidak menampilkan besar hadiah yang berbeda dengan besaran yang akan diterima.

Di sisi lain, kasus ini juga menjadi kritik terhadap penyelenggaraan event olahraga daerah yang dinilai masih minim transparansi.

Dengan maraknya reaksi publik, pemerintah diminta memperbaiki tata kelola agar atlet muda tidak merasa dirugikan dan masyarakat tetap percaya kepada penyelenggara.

Mengingat antusiasme masyarakat terhadap kompetisi olahraga semakin tinggi, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem penghargaan yang profesional, adil, dan berorientasi kepada masa depan atlet.***