POJOKSATU.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Dalam rilis terbarunya, ICW menemukan bahwa 28 yayasan mitra MBG memiliki keterkaitan dengan sejumlah partai politik di Indonesia.

Temuan ini memicu perhatian publik lantaran program yang sejatinya ditujukan untuk ketahanan pangan anak justru berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik.

Baca Juga: APBD Banten 2026 Disahkan, Gubernur Banten Tegaskan Anggaran Fokus Pelayanan Publik Dan Pembangunan

Peneliti ICW, Seira Tamara, menyampaikan bahwa angka itu diperoleh dari hasil pemantauan terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Yang dipilih secara acak dari berbagai daerah, pemantauan dilakukan selama Oktober hingga November 2025.

Ketika berbicara soal individunya itu ada sekitar 43 orang. Kenapa lebih banyak?

"Karena dalam satu yayasan bisa terdapat lebih dari satu orang yang punya afiliasi politik,” ujar Seira saat konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Baca Juga: Guru Penyelamat Masa Kecil, Gubernur Banten Terharu Saat Pulang ke SDN Gandaria 03

Menurut Seira, afiliasi tersebut ditandai dengan beberapa faktor, mulai dari kepemilikan yayasan oleh pengurus atau anggota partai.

Posisi pengurus yayasan yang pernah diusung partai tertentu dalam pemilihan legislatif.

Hingga struktur organisasi yayasan yang memuat individu-individu dengan latar belakang politik.

Data yayasan yang dianalisis ICW diperoleh melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara identifikasi individu dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus dengan struktur resmi partai politik.

Dalam temuan ICW, Partai Gerindra menempati posisi teratas sebagai partai dengan jumlah yayasan terafiliasi terbanyak, yakni 7 yayasan.

ICW menyoroti hal ini karena Gerindra merupakan partai yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam total 43 individu yang dicatat ICW, terdapat empat orang yang masih aktif menjabat sebagai anggota DPR RI atau DPRD.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Genjot Lulusan SMK Tembus Kerja ke Luar Negeri Lewat Program BKK

Keterlibatan anggota legislatif ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait risiko konflik kepentingan dalam tata kelola program MBG.

Dalam pemaparannya, Seira menegaskan bahwa keterkaitan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik.

Berpotensi mempengaruhi independensi dan profesionalitas pelaksanaan program.

Terlebih, program MBG mengelola anggaran negara yang tidak kecil dan menyentuh sektor yang sangat sensitif, yakni pemenuhan gizi anak sekolah.

Baca Juga: Peran Guru Jadi Sorotan di HGN 2025, Dedikasi Tanpa Batas untuk Pendidikan Banten

Menurutnya, ketika yayasan mitra dipimpin atau dikelola oleh individu dengan afiliasi politik, muncul risiko bahwa keputusan, distribusi anggaran.

Hingga pelaksanaan program dapat digunakan sebagai kendaraan untuk memperkuat kepentingan politik tertentu.

“Risiko konflik kepentingan itu nyata. Apalagi jika individu-individu tersebut menduduki jabatan publik,” tambah Seira.

ICW juga menekankan perlunya verifikasi lebih ketat oleh pemerintah dalam proses penunjukan mitra,

Serta peningkatan transparansi terkait manajemen yayasan yang terlibat dalam program MBG.

Menariknya, ICW juga menyampaikan bahwa angka yayasan terafiliasi yang sebelumnya disebutkan adalah 27 yayasan.

namun kemudian direvisi menjadi 28 yayasan setelah adanya informasi tambahan dari tim peneliti internal.

ICW menyertakan catatan resmi bahwa informasi dalam pemberitaan mengalami pembaruan pada Selasa 25 November 2025 pukul 14.35 WIB untuk menyesuaikan dengan data terbaru.

Baca Juga: Pembinaan Pelajar Pancasila di Yonif 203 AK Tegaskan Tolak Tawuran

Temuan ICW ini diperkirakan akan mendapat respons dari pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang mengelola program MBG.

Publik kini menantikan tindak lanjut pemerintah untuk memastikan bahwa program sosial yang menyasar anak-anak tidak disusupi kepentingan politik.

ICW menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan lanjutan dan mendorong pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta akuntabilitas seluruh mitra program MBG.***