POJOKSATU.ID - Kasus rumah tidak layak huni milik seorang janda dengan lima anak di Desa Jatiwangi, Kabupaten Garut.
Kembali menjadi sorotan setelah video kondisi rumah tersebut viral di TikTok.
Unggahan dari akun @butterfly dan reni09slsbsn memicu simpati publik sekaligus menciptakan gelombang kritik terhadap aparat desa.
Terutama karena video lanjutan yang beredar tidak menampilkan konteks utuh.
Video berdurasi 46 detik itu menunjukkan rumah berdinding bilik bambu milik Heni, seorang janda dengan lima anak.
Yang disebut sudah lima tahun diajukan untuk perbaikan namun tak kunjung terealisasi.
Publik pun mempertanyakan kinerja pemerintah desa dan perangkat daerah terkait.
Namun persoalan menjadi semakin kompleks setelah muncul potongan video tabayun antara perekam video dan aparat desa yang diunggah pihak lain.
Baca Juga: Ramai Keluhan! TPG TW 3 Belum Cair di Banyak Daerah, Begini Dampaknya bagi Guru
Video tersebut menampilkan Nur Azizah, perekam video, sedang meminta maaf kepada Kepala Desa Jatiwangi, Tata.
Bagian ketika Tata juga meminta maaf tidak terlihat, sehingga menyebabkan hujatan tajam kepada aparat desa di media sosial.
Padahal, bantuan sosial untuk keluarga Heni sebenarnya telah berjalan selama ini.
Pemeriksaan dari TKSK Kecamatan Pakenjeng membenarkan bahwa Heni adalah penerima bantuan PKH dan peserta BPJS aktif.
Kasus ini semakin mendapat perhatian setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan dan menyatakan siap membangun rumah milik Heni.
Wakil Bupati Garut Putri Karlina juga menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan modal usaha agar Heni dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
Perkembangan terbaru kasus ini terjadi pada Senin, 24 November 2025.
Ketika musyawarah digelar antara perekam video, keluarga Heni, aparat desa, Babinsa, serta pejabat pemerintah daerah.
Baca Juga: Kabar Baik! Insentif Guru Non-ASN Kaltim Dipastikan Berlanjut Hingga Tahun Depan
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa persoalan yang viral terjadi karena miskomunikasi dan kesalahan persepsi akibat potongan video.
Musyawarah berlangsung kondusif, dan kedua pihak saling memaafkan.
Tata mengatakan, saya juga meminta maaf karena kemarin sempat naik emosi.
Tetapi bukan karena tidak peduli, melainkan karena data dan anggaran rutilahu kami terbatas.
"Rumah Ibu Heni sudah kami ajukan dan sedang diproses. Kami bukan tidak ingin membantu,” ujarnya.
Tata juga menegaskan bahwa viralnya video ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak.
Ia menyebut kejadian ini harus menjadi peringatan bahwa potongan video yang tidak utuh bisa menimbulkan salah paham besar.
Musyawarah pada 24 November 2025 itu akhirnya menutup polemik berkepanjangan dan memastikan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Untuk segera membangun rumah Heni sekaligus memberikan bantuan lanjutan bagi keberlangsungan keluarga tersebut.
Kasus ini memperlihatkan dua hal sekaligus: betapa media sosial dapat mempercepat respon bantuan.
Namun di sisi lain juga bisa menimbulkan misinformasi serius jika potongan video digunakan tanpa konteks penuh.***
