POJOKSATU.ID - Kemunculan program Internet Rakyat dengan tarif Rp100 ribu per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps memicu perdebatan besar di ruang publik.
Di satu sisi, program ini digadang-gadang sebagai terobosan yang akan menghadirkan akses internet murah dan cepat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar, mengapa pemerintah merasa perlu membuat program baru?
Bukankah Telkomsel sudah memiliki jaringan paling luas hingga ke daerah terpencil?
Baca Juga: Guru Lulusan PPG Tahun 2024 Berhak Menerima TPG 100 Persen di Akhir 2025? Ini Info dari Pemerintah!
Isu ini tidak bisa dianggap remeh, sebab menyentuh jantung persoalan digital Indonesia.
Antara cita-cita pemerataan akses, kepentingan bisnis raksasa, dan keraguan publik atas efektivitas program yang diusung pemerintah bersama mitra swasta.
Selama bertahun-tahun, Telkomsel menjadi operator dengan cakupan terbesar di Indonesia.
Jaringannya bahkan mampu masuk ke wilayah-wilayah yang tidak dilayani operator lain.
Baca Juga: Skandal Baru Tol MBZ! Perubahan Beton ke Baja Picu Selisih Rp3 Triliun
Dari sisi pemerataan, Telkomsel sering dipuji karena konsisten membangun infrastruktur di daerah yang secara komersial tidak terlalu menguntungkan.
Namun, fakta bahwa pemerintah tetap meluncurkan program Internet Rakyat menimbulkan tanda tanya besar.
Jika Telkomsel sudah sangat kuat dan menjangkau sampai 3T, mengapa tidak memperkuat operator tersebut saja untuk menyediakan internet murah?
Kenapa pemerintah justru menggandeng entitas lain dan membangun skema baru yang kompleks?
Meski Telkomsel menjangkau luas, masalah utamanya terletak pada harga. Tarif data Telkomsel dipandang terlalu tinggi untuk ukuran masyarakat berpenghasilan rendah.
Di daerah-daerah terpencil, paket internet bisa lebih mahal karena biaya operasional tinggi.
Inilah yang menjadi alasan utama pemerintah meluncurkan Internet Rakyat.
Agar internet tidak lagi dianggap sebagai layanan premium, tetapi hak dasar masyarakat, sama seperti listrik, air, dan pendidikan.
Baca Juga: Geger! Indonesia Dipilih FIFA Jadi Tuan Rumah Ajang Dunia, FIFA Series 2026 Siap Meledak
Namun muncul kritik baru jika persoalannya harga, mengapa pemerintah tidak meminta Telkomsel sebagai BUMN untuk menurunkan tarif.
Atau memperluas layanan dengan harga lebih terjangkau? Kenapa harus membuat proyek besar baru yang justru menimbulkan kebingungan publik?
Dalam logika ini, Internet Rakyat dianggap sebagai solusi untuk wilayah-wilayah yang tidak profitable.
Dengan kata lain, pemerintah ingin memisahkan fungsi layanan dasar rakyat dari logika murni bisnis.
Baca Juga: Viral Foto Nenek-nenek Bawa Sendal Jepit Saat Insiden Pesawat Jatuh di Karawang
Namun pandangan kritis muncul: jika benar soal profit, apakah tidak lebih efisien memperkuat BAKTI, operator desa.
Atau memperluas program USO (Universal Service Obligation) ketimbang membuat program baru yang belum jelas keberlanjutannya?
Salah satu sorotan tajam terhadap Internet Rakyat adalah dugaan bahwa program ini berpotensi membuka ruang monopoli baru.
Walaupun konsep yang diusung adalah “open access”, kenyataannya penyedia infrastruktur seperti menara, pemancar.
Dan perangkat jaringan bisa saja dikuasai oleh satu atau dua perusahaan besar.
Kehadiran investor swasta dalam proyek ini juga menimbulkan keraguan.
Publik mempertanyakan apakah proyek Internet Rakyat benar-benar demi kepentingan rakyat atau ada kepentingan bisnis raksasa yang bermain di baliknya.
Jika Internet Rakyat nanti mendominasi daerah tertentu dengan tarif sangat murah, ISP lokal bisa tersingkir.
Program Internet Rakyat didesain menggunakan teknologi 5G FWA di frekuensi tertentu.
Namun penggunaan sinyal udara, bukan fiber optik, membuat kualitas internet berpotensi fluktuatif, terutama di daerah berbukit atau padat bangunan.
Walaupun program ini diklaim sebagai solusi nasional, kenyataannya cakupannya masih sangat terbatas.
Layanan baru mencakup wilayah tertentu di Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara Indonesia memiliki lebih dari 83.000 desa.
Dengan cakupan sekecil ini, muncul kritik bahwa Internet Rakyat lebih banyak berfungsi sebagai proyek demo.
Atau pilot program daripada solusi nasional. Klaim pemerataan dianggap terlalu jauh dari kenyataan.***
