POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan salah satu instruksi paling humanis sejak dilantik.

Kepala daerah dilarang mengerahkan siswa sekolah untuk menyambut kunjungannya.

Instruksi ini muncul setelah Prabowo melihat langsung antusiasme anak-anak di sejumlah daerah yang berdiri berjam-jam di bawah terik demi menyapa sang Kepala Negara.

Momen itu membuat Prabowo terharu, namun juga merasa bersalah.

Baca Juga: Isu Klaim JHT Tahun Depan Lebih Ketat, Antrean Pencairan Melejit di Akhir 2025, Peserta Panik!

Baginya, tidak pantas anak-anak dijadikan barisan penyambut ketika proses belajar mereka jauh lebih penting untuk masa depan.

Saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 19 November 2025.

Prabowo menegaskan bahwa praktik mengumpulkan pelajar di pinggir jalan harus dihentikan.

“Saya senang anak-anak menyambut, tapi kasihan mereka harus berdiri lama di bawah panas,” ujarnya.

Baca Juga: Heboh! Prabowo Kasihan Lihat Anak Sekolah Panas-panasan, Langsung Minta Tradisi Penyambutan Dihapus

Instruksi ini disambut sebagai angin segar bagi dunia pendidikan dan perlindungan anak.

Selama bertahun-tahun, penyambutan pejabat negara oleh siswa sekolah telah menjadi pemandangan umum.

Anak-anak didudukkan di bawah payung tenda, baris di pinggir jalan, hingga mengibarkan bendera kecil, semuanya demi menyambut rombongan pejabat.

Namun, praktik ini memiliki banyak masalah seperti mengganggu jam belajar, anak harus berada di luar ruangan dalam waktu lama.

Tidak semua siswa nyaman berada di kerumunan besar, proses persiapan sering dilakukan mendadak, siswa dijadikan ornamen seremonial tanpa manfaat langsung

Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan.

“Jika ingin bertemu anak-anak, saya bisa masuk ke ruang kelas,” kata Prabowo.

Pesan itu menandai perubahan besar dalam etika penyambutan pejabat negara.

Baca Juga: Daftar Sekarang Juga! Beasiswa Kuliah ke China 2026 untuk Pelajar Indonesia Tanpa TOEFL

Dalam pidatonya, Prabowo meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk menerbitkan surat edaran yang berlaku nasional.

Surat itu akan menjadi panduan resmi bagi seluruh pejabar di Indonesia, agar tidak lagi menjadikan anak sekolah sebagai barisan penyambut pejabat.

Instruksi ini juga bertujuan mencegah munculnya “inisiatif berlebihan” dari pemerintah daerah yang ingin menampilkan sambutan meriah ketika Presiden datang.

Dengan adanya edaran resmi, kepala daerah tidak bisa lagi berdalih bahwa penyambutan anak sekolah adalah “tradisi,” “inisiatif warga,” atau “protokoler daerah".

Baca Juga: Tak Ditahan Bukan Berarti Aman, Status Lisa Mariana Kini Menunggu Nasib di Tangan Jaksa

Prabowo menegaskan bahwa ia sangat senang bertemu anak-anak.

Namun, ia lebih memilih berinteraksi langsung di sekolah, bukan dijemur di pinggir jalan.

“Saya terharu, tapi tidak rela mereka berdiri lama. Lebih baik saya masuk ke dalam kelas,” ujarnya.

Instruksi ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin hubungan dengan rakyat berjalan natural, tidak dibuat-buat, dan tidak perlu disertai seremonial yang membebani siswa dan sekolah.

Model interaksi seperti ini menandai pergeseran paradigma protokoler yang lebih sederhana, humanis, dan efektif.

Selama ini, kasus siswa jatuh pingsan atau dehidrasi karena mengikuti acara penyambutan pejabat pernah terjadi di sejumlah daerah.

Meski tidak mencuat di tingkat nasional, setiap kejadian semacam ini menyoroti pentingnya perlakuan yang lebih ramah terhadap pelajar.

Dengan kebijakan baru, Indonesia kembali memperkuat komitmen terhadap Konvensi Hak Anak serta standar perlindungan anak yang sudah lama diperjuangkan aktivis.

Instruksi Prabowo juga menjadi teguran halus bagi sebagian kepala daerah yang sering “memoles citra” melalui penyambutan meriah.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Bongkar Ketimpangan Guru Kemenag, Gaji Rp 150 Ribu vs Rp 4,5 Juta

Dalam banyak kasus, pemerintah daerah mengerahkan siswa bukan semata untuk menyambut presiden.

Tetapi untuk menunjukkan kesiapan, kesan meriah, dan dukungan publik. Siswa menjadi semacam ornamen politik.

Kebijakan baru ini menghilangkan ruang bagi praktik tersebut.

Fokus kini berubah menjadi bagaimana memastikan kunjungan presiden berjalan lancar tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat dan siswa sekolah.

Baca Juga: BGN Ukir Prestasi Besar, Borong Nilai Sempurna di Indeks Kualitas Data ASN

Instruksi ini diperkirakan membawa sejumlah dampak positif, seperti jam belajar lebih terjaga, guru tidak direpotkan, proses pembelajaran tidak terganggu.

Ini selaras dengan tren global, pemimpin modern lebih memilih kunjungan low profile, langsung ke inti permasalahan, tanpa simbol-simbol protokoler yang berlebihan.

Instruksi ini menjadi sinyal bahwa Prabowo menginginkan birokrasi bekerja tanpa “kulit luar” yang tidak diperlukan.

Permintaan Prabowo agar anak sekolah tidak dijadikan barisan penyambut adalah langkah kecil, namun dampaknya besar.

Ini bukan hanya soal melindungi siswa dari terik matahari, tetapi juga mengubah budaya politik Indonesia yang selama ini terjebak dalam simbol seremonial.

Instruksi ini seolah mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai “penyambutan pejabat”.

Bukan lagi tentang barisan panjang siswa, melainkan tentang menghormati waktu dan kemanusiaan.***