POJOKSATU.id, JAKARTA-- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai ahli gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menegaskan pihaknya memprioritaskan sarjana gizi untuk dijadikan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan,” kata Dadan dilansir Antara, Senin (17/11/2025).

“Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi," kata Dadan lagi.

Baca Juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Tegaskan Makan Bergizi Hak Anak Indonesia

Dia menegaskan harus ada ahli gizi di setiap SPPG. BGN telah menetapkan standar menu nasional yang akan menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.

"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Dadan, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, bisa juga sarjana kesehatan masyarakat atau sarjana teknologi pangan.

Dadan menegaskan, sikap BGN tentang ahli gizi di SPPG tegas, yakni menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.

Baca Juga: Dadan Hindayana Sebut Petugas MBG Pejuang Republik meski Ada Kasus Keracunan

Berita sebelumnya, nama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal tengah menjadi perbincangan, setelah video pernyataannya soal tidak perlu ahli gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.

Polemik pernyataan Cucun ini berawal dari Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung.

Saat itu terdapat seorang peserta mengangkat masalah sulitnya BGN merekrut ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG.

Peserta tersebut mengusulkan agar BGN tidak lagi memakai istilah ahli gizi bila tenaga yang direkrut tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta itu.***