POJOKSATU.id – Wacana penggantian ahli gizi profesional dengan lulusan SMA berpelatihan singkat kini jadi polemik besar.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak diperlukan ahli gizi sarjana cukup tenaga lulusan SMA yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan.
Dan mendapatkan sertifikasi dari BNSP.
Kata-katanya ini mengejutkan publik di tengah sorotan kasus keracunan MBG yang terus bermunculan di berbagai daerah.
Di satu sisi, ide ini tampak “solusi cepat” untuk masalah kekurangan tenaga gizi.
Tapi di sisi lain, pernyataan tersebut menghadirkan ironi besar terkait standar profesi.
Baca Juga: Pengakuan Pelaku Ledakan SMAN 72 Segera Terungkap, 2 Anggota Keluarga akan Diperiksa Minggu Ini
Risiko Kualitas & Keamanan Gizi
Ahli gizi profesional biasa menjalani pendidikan universitas dan pelatihan mendalam.
Dalam program MBG, peran ahli gizi dianggap krusial untuk menjaga kualitas menu.
Baca Juga: Nikmat Karina
Proses pengolahan agar aman bagi penerima manfaat.
Namun, Dewan dari Komisi IX DPR telah menyatakan bahwa banyak ahli gizi di SPPG (dapur gizi) “tidak berfungsi dengan baik.”
Kasus keracunan makin sering terjadi Menurut laporan Detik Health.
hingga September 2025, tercatat 6.517 kasus keracunan akibat MBG.
Jika pengawas gizi digantikan oleh tenaga yang hanya punya kursus singkat.
Risiko kompromi pada keamanan makanan anak-anak bisa jadi jauh lebih besar.
Kelangkaan Ahli Gizi atau Pangkas Akal Sehat?
Alasan Cucun mendapat dukungan karena kekurangan ahli gizi di lapangan.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, profesi ahli gizi “mulai langka.”
Baca Juga: Kepergian yang Menyisakan Sunyi, Siapa Rugaiya Usman di Balik Karier Besar Wiranto?
Maka DPR dan BGN mengusulkan alternatif merekrut tenaga dari disiplin lain seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.
Tapi apakah kandidat dengan latar belakang SMA + kursus 3 bulan benar-benar mampu menjaga standar gizi.
Yang kompleks seperti proporsi makronutrien, mikronutrien, hingga sanitasi dapur?.
Banyak pihak menilai itu sebagai pengurangan standar profesi secara drastis.
Keangkuhan & Perdebatan Publik yang Memanas
Dalam rapat konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung, Cucun menyampaikan bahwa ia ingin mengganti istilah
“ahli gizi” menjadi “pengawas gizi” agar persyaratan menjadi lebih longgar.
Dia juga mengatakan “Republik ini bukan milik ahli gizi.”
Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak orang baik profesional gizi maupun masyarakat
Sebagai bentuk arogan dan merendahkan kompetensi para sarjana gizi.
Baca Juga: Istri Mantan Menko Polhukam Wiranto akan Dimakamkan di Delingan Solo Besok Hari
Ancaman Kesehatan Anak & Reputasi Program MBG
Kualitas gizi Dengan pengawas gizi yang “ringan” kompetensinya, komposisi menu bisa jadi tidak memadai.
bahkan berbahaya jika standar sanitasi tidak diawasi dengan ketat.
Keselamatan Kasus keracunan terus menyeruak.
Komisi IX DPR pun menegaskan pengawasan kualitas makanan harus diperkuat
Tidak cukup hanya menutup SPPG bermasalah.
Baca Juga: Pengakuan Pelaku Ledakan SMAN 72 Segera Terungkap, 2 Anggota Keluarga akan Diperiksa Minggu Ini
Moral profesi Para ahli gizi menyebut wacana ini melecehkan profesionalisme dan menurunkan martabat ilmu gizi.
Opini publik Netizen hingga orang tua anak sekolah mempertanyakan
apakah “instan” benar-benar bisa diandalkan untuk persoalan gizi anak yang esensial?***
