POJOKSATU.ID - Indonesia menunjukkan kesiapannya mengambil peran besar dalam misi kemanusiaan di Gaza.
TNI menyiapkan 20.000 prajurit yang disebut telah memiliki kompetensi, pengalaman lapangan.
Dan rekam jejak dalam operasi militer selain perang (OMSP) maupun misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa unsur personel yang dipilih bukan prajurit sembarangan.
Baca Juga: Kisah Tragis Mahasiswa UMA Medan, Kamis Main Biliar Bareng Kawan, Jumat Ditemukan Tewas di Rumah
Mereka merupakan pasukan terlatih dalam operasi kemanusiaan, yang sebelumnya pernah bertugas di berbagai wilayah konflik, seperti Afrika Tengah, Lebanon, hingga Haiti.
“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB.
Kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy, dikutip dari ANTARA, Sabtu 15 November 2025.
Ribuan prajurit yang disiapkan ini tidak hanya berfungsi sebagai pasukan penjaga perdamaian, tetapi juga sebagai tenaga rekonstruksi dan penyelamat.
Baca Juga: 744 Polisi Cilik Pukau Pandeglang, Tunjukkan Disiplin di Lomba Keselamatan Lalu Lintas
Di antara mereka terdapat tenaga medis lengkap, dokter, perawat, hingga tim trauma emergency.
Ada pula pasukan Zeni TNI, yang memiliki keahlian membangun infrastruktur cepat di wilayah terdampak perang.
Misi yang akan diemban bukan sekadar pengamanan, melainkan juga tugas-tugas kemanusiaan seperti:
membuka layanan kesehatan untuk warga Gaza,
mendirikan rumah sakit lapangan,
menyediakan peralatan medis emergensi dan ambulans,
mengoperasikan alat berat untuk rekonstruksi,
Baca Juga: Gawat! BPBDPK Pandeglang Cuma Punya Satu Perahu Evakuasi
membangun sarana air bersih dan sanitasi,
membantu pemulihan fasilitas umum.
Freddy menyebut seluruh perlengkapan medis, konstruksi, hingga logistik pendukung telah disiapkan secara terukur.
Kita siapkan fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih, sanitasi, kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat,” ujarnya.
Meski persiapan personel, perlengkapan, dan mekanisme operasional telah disusun dengan matang.
TNI belum dapat memastikan jadwal keberangkatan pasukan untuk misi kemanusiaan di Gaza.
Hal ini terjadi karena Indonesia tidak bisa bertindak secara sepihak.
Setiap pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus melalui jalur resmi dan mematuhi mekanisme internasional.
Termasuk memperoleh izin dari pemerintah terkait serta persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kementerian Pertahanan sebelumnya memaparkan bahwa ada dua jalur legal yang memungkinkan bagi Indonesia.
Pertama, kehadiran pasukan dapat dilakukan di bawah mandat PBB, sehingga operasi memiliki legitimasi penuh berdasarkan hukum internasional.
Opsi kedua adalah pengiriman pasukan atas permintaan atau lampu hijau dari negara-negara Arab serta pihak yang terlibat langsung dalam dinamika konflik.
Termasuk otoritas yang saat ini menguasai wilayah Gaza.
Baca Juga: Rahasia di Balik Julukan Banten sebagai Tanah Jawara
Dalam skema kedua tersebut, dukungan dari negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, hingga Uni Emirat Arab menjadi sangat penting.
Persetujuan mereka tidak hanya sebagai bentuk solidaritas kawasan.
Tetapi juga prasyarat agar kehadiran personel Indonesia diterima secara politik dan operasional di lapangan.
Namun, terlepas dari dukungan tersebut, restu Israel tetap menjadi faktor penentu.
Baca Juga: Mengungkap Tiga Raja Besar Banten: Jejak Kejayaan Islam di Tanah Jawara
Karena Gaza berada dalam area yang berada di bawah pengawasan dan kontrol militer Israel.
Indonesia memerlukan akses resmi agar pasukan dapat masuk dengan aman dan menjalankan misi tanpa melanggar aturan teritorial.
Tanpa persetujuan tersebut, risiko eskalasi dan hambatan teknis akan sangat besar.
Pada akhirnya, keberangkatan pasukan Indonesia bergantung pada diplomasi tingkat tinggi antarnegara.
Pemerintah harus membangun kesepahaman dengan berbagai pihak internasional agar misi kemanusiaan ini berjalan sesuai prinsip hukum internasional, aman bagi personel.
Serta efektif dalam memberikan bantuan bagi warga Gaza.
Indonesia selama ini konsisten berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB.
Kontingen Garuda telah dikirim ke berbagai negara konflik sejak era 1950-an.
Jejak panjang ini menjadi modal yang membuat dunia menilai Indonesia sebagai negara yang mampu mengirim pasukan profesional dan disiplin.
Baca Juga: Kronologi Mahasiswa UMA Tewas Dibunuh di Rumahnya di Marindal, Pelaku Diduga Bukan Orang Jauh
Pengamat pertahanan menilai, betapa pun besar jumlah personel yang disiapkan, kehadiran 20.000 prajurit bukanlah operasi tempur.
Mereka diproyeksikan menjalankan tugas kemanusiaan terstruktur yang selama ini menjadi ciri khas OMSP.
“Pasukan Indonesia terkenal disiplin dan berpengalaman dalam misi perdamaian.
Kalau mandatnya jelas, TNI bisa menjalankan operasi kemanusiaan dengan baik,” ujar salah satu pengamat militer nasional.
Jika direstui PBB, jumlah personel yang akan dikirim bisa menjadikan ini sebagai misi kemanusiaan terbesar dalam sejarah operasi luar negeri Indonesia.
Namun, angka besar itu bukan tanpa alasan. Gaza saat ini menanggung kehancuran besar setelah eskalasi konflik berkepanjangan.
Masyarakat membutuhkan akses kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, dan pasokan logistik dalam jumlah masif.
Indonesia tidak berencana mengirim pasukan tempur, melainkan gabungan tenaga profesional yang secara khusus ditempa untuk menyelamatkan warga sipil.
Hingga kini, sinyal politik internasional masih bergerak dinamis.
Indonesia terus mendorong dialog lintas negara, sementara TNI memastikan seluruh personel tetap siaga bila mandat diberikan.
Di satu sisi, kesiapan yang diumumkan ke publik menjadi bentuk komitmen Indonesia terhadap solidaritas Palestina.
Namun di sisi lain, realisasi misi ini sangat tergantung pada mekanisme internasional.
Sampai ada keputusan resmi, 20.000 prajurit itu tetap berada dalam status standby force.
Menunggu perintah, menunggu izin, dan menunggu momentum diplomatik yang tepat.***
.webp)
