POJOKSATU.ID - Ketika sakit datang, rumah sakit seharusnya jadi tempat berlindung dan berharap sembuh.
Namun di balik dinding putih banyak rumah sakit pemerintah, tersimpan kenyataan pahit 846 dari 1.221 rumah sakit milik pemerintah masih kekurangan sarana dan prasarana dasar.
Data mengejutkan ini diungkap langsung oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), menggambarkan masih jauhnya pemerataan layanan kesehatan di Indonesia.
Baca Juga: Sebut Soeharto Pembunuh Jutaan Rakyat, Ribka Tjiptaning Kini Diburu Polisi
Kemenkes mencatat, dari total 1.221 rumah sakit milik pemerintah, hanya 275 rumah sakit yang memiliki fasilitas dengan tingkat kelayakan lebih dari 80 persen.
Artinya, sekitar 70 persen RS pemerintah masih tertinggal dalam pemenuhan fasilitas dasar seperti alat medis, ruang operasi, hingga peralatan diagnostik.
Masalah ini bukan hanya soal bangunan, Banyak rumah sakit di daerah masih kekurangan alat radiologi, ruang ICU, hingga instalasi laboratorium modern.
Baca Juga: Kesenjangan Gaji! PPPK Diprioritaskan, Sementara Petugas MBG Non-ASN Terabaikan
Tak sedikit pasien di daerah harus dirujuk ke kota besar hanya untuk menjalani pemeriksaan dasar seperti CT-scan atau MRI.
Selain minimnya fasilitas, Kemenkes juga mengungkap banyak rumah sakit pemerintah yang belum memiliki tujuh dokter spesialis dasar.
Dari total 846 RS yang belum memenuhi standar, hanya 614 rumah sakit (sekitar 74%) yang memiliki dokter spesialis lengkap, yaitu penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi.
Artinya, masih ada ratusan rumah sakit yang belum bisa memberikan layanan spesialis dasar padahal itu adalah kebutuhan utama pasien di berbagai daerah.
Baca Juga: Cara Dapat Diskon PLN Akhir Tahun 2025, Berikut Panduan Lengkap dari Aplikasi PLN Mobile
Di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua, satu dokter spesialis bisa melayani lebih dari satu rumah sakit karena minimnya sumber daya manusia medis.
Kesenjangan fasilitas kesehatan semakin terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Rumah sakit di kota besar umumnya telah memiliki alat modern dan tenaga medis lengkap.
Sementara di daerah pelosok, banyak rumah sakit yang bahkan masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat untuk alat medis dasar.
Sebagai contoh, beberapa rumah sakit daerah masih menggunakan alat radiologi analog yang sudah berumur lebih dari 15 tahun.
Kondisi ini tentu berpengaruh pada kecepatan diagnosis dan kualitas pelayanan pasien.
Kemenkes sendiri mengakui bahwa disparitas infrastruktur ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan.
Baca Juga: Tak Lagi Lewat Belanja Pegawai, Begini Skema Terbaru Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Pemerintah melalui Kemenkes kini tengah menggulirkan Program Transformasi Layanan Kesehatan Nasional, yang salah satu fokusnya adalah peningkatan kualitas rumah sakit pemerintah.
Program ini mencakup:
1. Revitalisasi sarana dan prasarana RSUD dan RS vertikal.
2. Penyediaan alat kesehatan strategis seperti CT-scan, ventilator, dan alat hemodialisa.
3. Percepatan distribusi tenaga medis spesialis ke daerah.
4. Integrasi layanan rujukan nasional agar pasien di daerah dapat dengan mudah mendapatkan layanan lanjutan di rumah sakit besar.
Baca Juga: Viral Anak TK Didiskualifikasi karena Terlalu Hebat Mewarnai, Netizen Sebut Logika Panitia di Mana?
Kemenkes menargetkan bahwa pada tahun 2026, seluruh rumah sakit pemerintah sudah mencapai standar minimal 80 persen dalam kelengkapan fasilitas dan tenaga medis.
Meski program ini ambisius, pelaksanaannya tidak mudah. Pemerintah masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan distribusi SDM kesehatan yang belum merata.
Selain itu, biaya perawatan fasilitas rumah sakit di daerah seringkali lebih besar karena akses logistik dan perawatan alat medis memerlukan biaya tambahan.
Baca Juga: Pocong di Tengah Dangdutan Hajatan, Warga Pati Geger Tapi Polisi Bilang Bukan Makhluk Gaib!
Meskipun tantangannya besar, langkah pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana rumah sakit patut diapresiasi.
Dengan komitmen anggaran dan sinergi lintas kementerian, diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih merata dan berkualitas.
Bagi masyarakat, ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal harapan hidup.
Karena di balik setiap ruang ICU yang lengkap, setiap alat medis baru, ada nyawa yang mungkin bisa diselamatkan.***
