POJOKSATU.id – Bagi Wahyudi Anas, gas bukan sekadar sumber energi. Ia sudah menghirup aroma pipa dan tekanan tabung sejak masa mudanya.
Kini, setelah lebih dari tiga dekade bergelut di dunia migas, ia resmi memegang kendali sebagai Ketua Komite sekaligus Kepala BPH Migas periode 2025–2029.
Pelantikan dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, pada 10 November 2025.
Baca Juga: 4,2 Juta Warga Dicoret dari Daftar Bansos 2025, Ini Penjelasan Lengkap dari Kemensos
Nama Wahyudi tidak muncul tiba-tiba. Ia dipilih melalui uji kelayakan DPR RI setelah bersaing dengan 17 calon lain.
Dari Lapangan ke Meja Regulasi
Berbeda dengan banyak pejabat yang tumbuh dari jalur birokrasi, Wahyudi Anas memulai kariernya dari lapangan.
Baca Juga: Berani Banget! Zulhas Bilang RI Stop Impor Beras Mulai Tahun Depan, Yakin Bisa?
Ia menempuh pendidikan teknis di Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Cepu sebelum melanjutkan ke Sarjana Teknik Mesin di Universitas Sunan Giri Surabaya.
Selama 35 tahun di PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Wahyudi dikenal sebagai sosok yang memahami detail sistem jaringan gas nasional.
Mulai dari urusan tekanan pipa, distribusi gas kota, hingga tantangan infrastruktur di daerah terpencil.
Baca Juga: Gaji PPPK 2025 Naik hingga 8 Persen, Ini Rinciannya per Golongan
Rekam jejak ini membuatnya dipercaya menjadi salah satu figur kunci di PGN sebelum akhirnya dipercaya DPR menjadi pemimpin lembaga pengatur sektor hilir migas Indonesia.
Gaya Kepemimpinan yang Membumi
Wahyudi dikenal dengan pendekatan yang sederhana namun tegas.
Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa pengawasan hilir migas bukan sekadar soal perizinan.
Baca Juga: Overthinking Bisa Bikin Capek Secara Fisik? Ini Penjelasan dan Cara Mengatasinya
Tapi tentang memastikan energi sampai ke masyarakat secara adil dan transparan.
“BPH Migas harus jadi pengawal ketersediaan energi rakyat. Kita ini bukan lembaga administratif semata, tapi bagian dari solusi,”
Ujarnya dalam sesi perkenalan di Kementerian ESDM.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi data penyaluran BBM dan gas bumi.
Langkah ini, menurutnya, dapat memangkas kebocoran subsidi dan mempercepat reaksi jika terjadi kelangkaan di daerah.
Teknokrat dengan Visi Lapangan
Baca Juga: Dana Sudah Siap, Rp 5 Triliun untuk Ketahanan Pangan Bulog Bangun 100 Gudang Beras Baru
Salah satu gagasan besar Wahyudi adalah memperluas jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan industri dengan sistem pendanaan mandiri.
Ia menilai, investasi jaringan gas tidak boleh hanya bergantung pada APBN.
Ia juga mendorong percepatan lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) agar distribusi energi tidak menumpuk di satu wilayah.
Baca Juga: Urutan Skincare Pagi dan Malam yang Benar: Jangan Asal Layering!
“Pemerataan infrastruktur gas adalah fondasi keadilan energi,” kata Wahyudi dalam paparannya di Komisi VII DPR.
Dengan pengalaman panjang di PGN, ia membawa pola pikir teknokratik berbasis data, efisiensi, dan hasil konkret di lapangan.
Pribadi yang Tenang, Disiplin, dan Fokus
Baca Juga: Dana Sudah Siap, Rp 5 Triliun untuk Ketahanan Pangan Bulog Bangun 100 Gudang Beras Baru
Rekan-rekan kerjanya di PGN mengenalnya sebagai sosok tenang yang jarang marah, tetapi disiplin soal waktu dan detail pekerjaan.
Ia lebih suka berdialog di lapangan ketimbang memberi instruksi dari balik meja.
Tak heran, gaya kepemimpinannya disebut lebih “membumi” dibanding banyak pejabat energi sebelumnya.
Ia juga dikenal gemar menampung aspirasi pekerja lapangan mulai dari teknisi jaringan hingga operator distribusi gas.
Misi Baru Energi yang Adil dan Transparan
Menjabat sebagai Ketua BPH Migas, Wahyudi memikul tanggung jawab besar.
Ia bukan hanya mengawasi arus BBM bersubsidi, tetapi juga menjaga agar distribusi energi nasional tidak tersendat.
Baca Juga: 4,2 Juta Warga Dicoret dari Daftar Bansos 2025, Ini Penjelasan Lengkap dari Kemensos
Dengan sistem digitalisasi pemantauan stok dan kerja sama lintas kementerian,
Wahyudi berharap Indonesia bisa menekan kebocoran energi sekaligus mempercepat transisi ke gas bumi yang lebih ramah lingkungan.
“Energi bukan sekadar komoditas, tapi hak masyarakat,” ujarnya singkat.
Kini, dari balik meja regulator, Wahyudi Anas membawa semangat lapangan yang dulu menempanya.
Memimpin BPH Migas untuk memastikan setiap tetes energi benar-benar sampai ke rakyat.***
