POJOKSATU.ID - Langkah politik Budi Arie Setiadi kembali jadi perbincangan hangat.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo ini dikabarkan ingin bergabung dengan Partai Gerindra.
Bagi sebagian kalangan, langkah itu dianggap wajar seorang loyalis Jokowi mencari rumah politik baru setelah masa kekuasaan sang presiden berakhir.
Baca Juga: Bupati Lobar Bongkar Mafia Honorer, Pemkab Buka Jalur Pengaduan Lewat WhatsApp
Namun bagi sebagian kader Gerindra, kehadiran Budi Arie justru dianggap kontroversial.
Dari Relawan Jokowi ke Panggung Partai
Budi Arie dikenal luas sebagai tokoh relawan yang memobilisasi dukungan untuk Joko Widodo sejak Pilpres 2014 melalui organisasi Pro Jokowi (Projo).
Selama dua periode pemerintahan, ia kerap menjadi figur penting di lingkar relawan istana.
Baca Juga: Stop Panik! Ini 5 Tahap Wajib Cek di Info GTK agar TPG TW 3 2025 Tak Tertunda
Kini, setelah Jokowi memasuki fase akhir masa jabatannya, Budi Arie mulai mencari ruang politik baru.
Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa wacana bergabung ke Gerindra tidak berarti berpaling dari Jokowi.
itu menunjukkan niatnya untuk tetap berada di arus besar politik nasional, dengan menempatkan diri di partai yang kini menjadi penguasa utama pemerintahan di bawah Prabowo Subianto.
Gerindra Menjawab dengan Hati-hati
Namun, sinyal keinginan Budi Arie itu tidak disambut hangat di internal Gerindra.
Baca Juga: BRI Bawa 720 UMKM Binaan Tampil di Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro
Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Gerindra, menyebut pihaknya belum menerima permohonan resmi keanggotaan.
Tunas Indonesia Raya (Tidar), sayap muda partai, menyebut bahwa partai tidak boleh jadi tempat singgah bagi tokoh yang baru datang setelah Gerindra kuat.
Penolakan itu menjadi tanda bahwa partai yang dikenal disiplin ini sedang menghadapi ujian besar antara menjaga ideologi atau membuka pintu bagi figur baru yang punya modal politik besar.
Politik Relawan dan Bayang Kekuasaan
Langkah Budi Arie memperlihatkan transisi menarik dari politik relawan ke politik partai.
Baca Juga: Bupati Ponorogo Terjerat Skandal Mutasi ASN, KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemda
Dalam sejarahnya, relawan Projo menjadi salah satu kekuatan sosial terbesar yang mengantarkan Jokowi ke kursi presiden.
Tapi kini, struktur relawan itu kehilangan orientasi politik setelah tidak lagi berada dalam lingkar kekuasaan langsung.
Namun, di sisi lain, langkah itu juga bisa menimbulkan persepsi oportunistik jika tidak disertai komitmen jangka panjang terhadap ideologi partai.
Dilema Keterbukaan dan Oportunisme
Gerindra selama ini dikenal terbuka terhadap siapa pun yang ingin berjuang di bawah bendera partai, tetapi memiliki garis tegas terhadap kaderisasi.
Baca Juga: Dukung Pola Hidup Sehat, KAI Daop 3 Cirebon Gelar Cirebon Fun Run 2025
Figur besar yang datang dari luar harus melewati proses internal yang sama seperti kader lain.
Karena itulah, banyak yang melihat rencana bergabungnya Budi Arie bukan sekadar soal politik, tapi juga soal ujian konsistensi partai.
Gerindra perlu berhati-hati agar langkah politiknya tidak dibaca publik sebagai sekadar pragmatisme kekuasaan.
Antara Langkah Berani dan Risiko Politik
Bagi Budi Arie sendiri, wacana bergabung ke Gerindra adalah langkah berani sekaligus berisiko.
Baca Juga: Guru Madrasah Lulus Seleksi PPPK, Tapi Belum Diangkat, DPR Soroti Ketimpangan Dana Pendidikan
Ia membawa nama besar Projo dan jaringan relawan yang luas, namun juga menghadapi resistensi dari kader partai yang sudah lama berjuang dari bawah.
Bagi publik, kisah ini bukan sekadar tentang satu orang politisi, melainkan potret tentang bagaimana loyalitas dan kekuasaan saling bertemu dalam panggung politik nasional.
Dan di tengah riuh wacana tersebut, satu hal pasti: politik Indonesia sedang bersiap memasuki babak baru di mana batas antara relawan dan partai semakin kabur.***
