POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas di awal masa pemerintahannya.
Pada Jumat, 7 November 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, ia resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia langkah strategis yang dinilai menjadi babak baru reformasi Polri.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025, komisi ini akan dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai tokoh hukum konstitusional berintegritas tinggi.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Arah Baru Polri Reformasi dan Pengembalian Marwah Kepolisian Nasional
Anggota lainnya tak kalah mentereng Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, serta tiga mantan Kapolri Tito Karnavian, Idham Aziz, dan Badrodin Haiti.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa Prabowo ingin reformasi Polri dikerjakan oleh tokoh-tokoh yang menguasai hukum, paham birokrasi, dan berpengalaman di lapangan.
Komitmen Presiden Kembalikan Kepercayaan Publik
Dalam pidato pelantikan, Prabowo menegaskan bahwa reformasi Polri adalah fondasi negara hukum yang kuat.
Baca Juga: Soal Aqua yang Klaim Pakai Air Pegunungan, Begini Tanggapan Pakar IklanBaca Juga: Soal Aqua yang Klaim Pakai Air Pegunungan, Begini Tanggapan Pakar Iklan
Ia menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.
reformasi Polri bukan hanya wacana politik, melainkan agenda kerja nyata pemerintah.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Polri dituntut untuk kembali pada jati dirinya aparat yang tegas namun beretika, kuat namun humanis.
Tiga Misi Utama Komisi Reformasi
Langkah ini bukan sekadar seremoni politik. Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki mandat kerja jelas yang ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis dalam waktu enam bulan ke depan.
Baca Juga: PKH untuk Disabilitas Berat Lebih dari Uang Tunai, Ini Soal Aksesibilitas dan Perawatan
Tiga misi utama komisi ini antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan struktur Polri.
Termasuk mekanisme rekrutmen, promosi jabatan, dan tata kelola anggaran.
2. Penyusunan peta jalan (roadmap) reformasi kelembagaan.
Fokus pada modernisasi sistem penegakan hukum berbasis transparansi dan teknologi digital.
Baca Juga: Simak dan Pelajari! Contoh Soal dan Pembahasan Bahasa Inggris TKA SMA 2025
3. Pemulihan citra Polri di mata publik.
Dengan memperkuat fungsi pelayanan, kehadiran di masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Prabowo dan Gaya Kepemimpinan Tegas-Transformasional
Langkah ini memperlihatkan karakter kepemimpinan Prabowo Subianto yang tegas dan fokus pada perubahan struktural.
Ia tak ingin reformasi Polri hanya sebatas jargon seperti pada masa lalu.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya discipline of execution yaitu kemampuan untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan secara nyata di lapangan.
Sumber internal Istana menyebut, Prabowo akan memantau langsung progres reformasi Polri melalui laporan berkala dari komisi ini.
Baca Juga: Wajahmu Low Visual atau High Visual? Begini Cara Menentukan dan Tips Make Up yang Tepat
Artinya, komisi tidak akan bekerja sendiri tanpa pengawasan eksekutif.
Langkah ini mengingatkan pada gaya pemerintahan Prabowo yang dikenal langsung, cepat, dan menuntut hasil konkret.
Ia menempatkan dirinya bukan hanya sebagai presiden administratif, tapi juga pemimpin transformasional yang ingin meninggalkan warisan institusional.
Harapan Publik Polri Baru di Era Prabowo
Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapat respons luas di kalangan masyarakat.
Aktivis hukum dan pengamat publik menilai langkah ini bisa menjadi momentum reset moral dan struktural bagi Polri.
Publik menuntut agar reformasi kali ini benar-benar menyentuh akar masalah, seperti:
Pungutan liar dan penyalahgunaan jabatan,
Kedekatan aparat dengan kepentingan politik atau ekonomi,
serta kesenjangan antara pelayanan hukum pusat dan daerah.
Bila komisi ini berhasil menjalankan tugasnya dengan transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri menjadi tonggak awal arah baru pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Univet Bantara Sukoharjo Buka Lowongan Dosen untuk Tiga Program Studi! Cek Syarat dan Cara Daftarnya
Langkah ini tidak hanya menandai keseriusan pemerintah membenahi penegakan hukum.
Tapi juga memperlihatkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, sistemik, dan berorientasi pada hasil nyata.
Kini, semua mata tertuju pada kinerja komisi tersebut.
Publik menunggu bukti bukan janji bahwa di bawah Prabowo, Polri benar-benar akan menjadi institusi yang kuat, bersih, dan dipercaya rakyat.
Prabowo akan dicatat sebagai presiden pertama pasca-reformasi yang secara sistematis menata ulang kepolisian modern Indonesia.***
