PojokSatu.id — Tak semua pejabat punya gaya kerja yang membumi.
Tapi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di era Jokowi namun saat ini menjadi
yang dulu sopir angkot di Fakfak, Papua Barat, memilih tetap sederhana meski kini duduk di kursi kekuasaan.
Ia punya prinsip kepemimpinan yang jarang dimiliki pejabat lain tak mau jadi “raja di kantor”.
Baca Juga: Potongan BPJS dan Pajak TPG, Berapa Kisaran Besarnya?
“Jangan seorang kepala BKPM atau investasi itu seperti raja-raja tahun dulu, duduk di belakang meja pakai jas. Itu bukan zamannya lagi,”
ujar Bahlil dalam podcast Podkabs Sekretariat Kabinet.
Baginya, pejabat harus aktif turun ke lapangan, menemui pelaku usaha, dan memahami langsung persoalan di bawah.
Baca Juga: Dari 7 Maskapai, Hanya Garuda dan Saudia yang Lolos Seleksi Haji 2026
Bekerja dengan “Gaspol”, Bukan Setengah Hati
Bahlil tak pernah kehilangan energi kerja.
Saat ditanya host apakah masih “gaspol” di 2022, ia menjawab tegas.
“Menteri yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada tidak gaspol. Kita harus selalu gas full throttle, karena begitu gasnya nggak penuh, ketinggalan paham-paham.”
Menurutnya, kecepatan dan ketegasan adalah ciri khas gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang juga ia jadikan panutan.
“Ciri pengusaha itu kan dinamis, elegan, fleksibel. Ada saat tegas, ada saat santai. Nah, itu yang saya lihat dari Pak Presiden,” ungkapnya.
Sosok Jokowi, bagi Bahlil, adalah contoh nyata bahwa pemimpin dari daerah bisa memimpin Indonesia.
Ia merasa satu frekuensi dengan Jokowi sama-sama berasal dari daerah dan sama-sama punya latar belakang pengusaha.
Investasi Harus Inklusif dan Berkualitas
Saat dilantik menjadi Menteri Investasi, Bahlil langsung mendapat lima perintah khusus dari Presiden Jokowi.
Salah satunya, investasi tak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa.
Baca Juga: Wisata Alam Terindah di Indonesia! Ini Dia 10 Surga Dunia yang Bikin Kamu Bangga Jadi Anak Negeri
“Presiden bilang, investasi harus inklusif dan berkualitas. Jangan Jawa-sentris. Bangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa,” cerita Bahlil.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi Indonesia harus Indonesia-sentris, dari Sabang sampai Merauke.
“Kita harus ciptakan konglomerat baru di daerah. Anak-anak kampung jangan cuma jadi penonton ekonomi, mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” katanya berapi-api.
Bahlil pun membuat kebijakan yang mewajibkan setiap investor besar berkolaborasi dengan pengusaha lokal dan UMKM daerah. Langkah ini dinilai sebagai terobosan yang membuat investasi lebih adil dan menyebar.
Gaya kepemimpinan Bahlil berangkat dari pengalaman hidupnya yang keras.
Pernah jadi buruh, sopir angkot, bahkan penjual kue, ia tahu betul rasanya berjuang dari nol.
Karena itu, ia alergi dengan gaya pejabat yang hanya duduk menunggu laporan.
Baca Juga: Setelah Pakubuwono XIII Wafat, Keraton Solo Masuki Masa Transisi: Siapa Pemimpin Sementara?
“Birokrat itu pelayan, bukan raja. Kita harus turun, temui pengusaha, bantu selesaikan masalahnya. Kalau investasi macet di perizinan, ya kita bantu, jangan biarkan berlarut,” ujarnya.
Prinsip ini ia terapkan dengan sistem jemput bola.
Timnya aktif mendatangi investor yang menghadapi kendala di lapangan, baik di pusat maupun daerah.
Ia percaya, kecepatan dan kepastian adalah kunci menarik minat investor.
“Orang itu mau investasi karena ada kepastian, efisiensi, dan transparansi. Kalau perizinannya ribet, siapa yang mau datang?” tegasnya.
Meski dikenal tegas, Bahlil tak kehilangan sisi humanis.
Baca Juga: Setelah Pakubuwono XIII Wafat, Keraton Solo Masuki Masa Transisi: Siapa Pemimpin Sementara?
“Jabatan itu instrumen pengabdian, bukan lapangan pekerjaan. Kita ini mengurus rakyat, bangsa, dan negara. Jadi harus pakai hati, bukan hanya logika,” ujarnya menutup perbincangan.
Jangan hanya duduk di balik meja, tapi turun langsung memahami persoalan rakyat.
Karena, seperti katanya, “Pemimpin itu bukan raja, tapi pelayan.”
Filosofi kerja Bahlil Lahadalia sederhana tapi apa benar di masa era Prabowo ini ia masih memegang filosofi itu?***
.webp)
