POJOKSATU.ID - Setelah pernyataannya soal tunjangan DPR Rp50 juta per bulan memicu gelombang kritik nasional, publik kembali dikejutkan oleh langkah Nafa Urbach.
Akun Instagram pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut mendadak hilang. Tak ada unggahan, tak ada klarifikasi.
Langkah ini sontak menimbulkan spekulasi liar apakah Nafa benar-benar ingin menjauh dari sorotan publik, atau sekadar menghapus jejak digital sementara waktu?
Baca Juga: Wagub Banten Soroti Pentingnya Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana
Bagi banyak orang, ini terlihat seperti bentuk pelarian dari tanggung jawab moral atas ucapannya yang telah menyinggung masyarakat luas.
Akun Hilang Setelah Gelombang Kritik
Hilangnya akun Instagram Nafa pertama kali disadari oleh penggemarnya pada akhir Agustus 2025.
Sebelumnya, akun itu masih aktif memposting aktivitasnya sebagai anggota DPR dan interaksi ringan dengan pengikut.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Tak Ada Pemimpin Sempurna, Tapi Layak Dihormati
Namun, setelah video pembelaannya terhadap tunjangan DPR viral, semua jejak itu menguap.
Di platform X (Twitter), netizen langsung ramai membahasnya.
Fenomena ini mempertegas stigma negatif bahwa sebagian pejabat publik lebih memilih menghindar daripada menghadapi kritik.
Nafa Urbach Menghilang Setelah Komentar Kontroversial
Sebelumnya, Nafa menjadi sorotan nasional setelah menyebut bahwa tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan masih wajar.
Pernyataan itu menuai hujan kecaman dari masyarakat yang menilai dirinya tak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Namun alih-alih menenangkan situasi dengan penjelasan terbuka, Nafa justru menghilang dari media sosial ruang yang sebelumnya ia gunakan untuk membangun kedekatan dengan publik.
Publik menilai langkah itu kontraproduktif, sebab sebagai figur publik dan pejabat negara, Nafa seharusnya siap menghadapi kritik, bukan menutup diri.
Dari Artis ke DPR Tantangan yang Tak Siap Dihadapi
Krisis komunikasi Nafa menjadi contoh nyata bagaimana transisi dari dunia hiburan ke politik bisa berjalan keliru jika tidak disertai kesiapan mental dan pemahaman publik.
Sebagai artis, ia terbiasa dengan pujian dan penggemar.
Tapi sebagai anggota DPR, ia kini berhadapan dengan publik yang lebih kritis, lebih galak, dan tidak mudah dikelabui pencitraan.
Tindakan semacam ini justru memperbesar masalah karena memberi kesan bahwa Nafa tidak menghormati hak publik untuk mendapat klarifikasi.
Netizen Nyinyir Kalau Berani Bicara, Harus Berani Dengar Kritik
Tak sedikit juga yang menganggap hilangnya akun itu adalah strategi untuk meredam badai.
Baca Juga: Nafa Urbach Bela Tunjangan DPR Rp50 Juta Rakyat Kaget, Netizen Murka
Biasanya, tokoh publik akan menonaktifkan akun selama beberapa minggu, lalu kembali dengan narasi saya ingin fokus bekerja.
Reputasi Politik yang Mulai Retak
Sebagai anggota DPR yang baru menjabat, Nafa awalnya mendapat perhatian karena latar belakangnya sebagai artis populer.
Banyak yang berharap wajah baru seperti dirinya bisa membawa semangat baru di parlemen.
Baca Juga: CPNS 2026 Bisa Daftar Tanpa TOEFL? Ini Penjelasan dan Daftar Instansinya
Namun kontroversi demi kontroversi justru membuat citra politiknya menurun drastis.
Dari pembelaan tunjangan hingga hilangnya akun, publik mulai mempertanyakan apakah Nafa benar-benar memahami tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat?
Sejumlah pengamat menilai, citra selebriti DPR bisa menjadi bumerang politik jika tidak diimbangi dengan kedewasaan bersikap.
Partai Diam, Publik Geram
Menariknya, hingga kini partai tempat Nafa bernaung, NasDem, belum memberikan pernyataan resmi terkait hilangnya akun tersebut.
Baca Juga: Stabilitas Jadi Kunci, Investasi Banten Tembus Rp91 Triliun di 2025
Sikap diam partai justru memperburuk persepsi publik bahwa ada keengganan untuk menegur kadernya secara terbuka.
Padahal, dalam dunia politik modern, respons cepat dan terbuka terhadap krisis komunikasi adalah kunci menjaga kepercayaan publik.
Sikap diam justru bisa diartikan sebagai pembiaran.
Pelajaran Mahal dari Dunia Maya
Dalam dunia politik digital, citra tidak hanya dibangun lewat kebijakan, tapi juga lewat interaksi sosial.
Baca Juga: Revisi UU ASN 2025, Peluang Setara Bagi PPPK dan PNS
Media sosial adalah panggung rakyat, tempat pejabat seharusnya hadir untuk mendengar, bukan menghilang.
Bahkan, beberapa aktivis muda mengusulkan agar pejabat publik wajib mempertahankan akun resmi sebagai sarana transparansi.
Menghilang Bukan Solusi
Kasus Nafa Urbach menjadi contoh betapa cepatnya citra politik bisa runtuh di era digital.
Sekali tersandung ucapan, langkah berikutnya harus terukur dan terbuka.
Tapi menghilang? Itu sama saja memperkuat kesan bersalah.
Publik Indonesia bukan lagi penonton pasif Mereka menilai, mencatat, dan menuntut pertanggungjawaban.
Dan satu hal pasti dalam politik modern, menghapus akun tidak akan menghapus jejak kesalahan.***
