POJOKSATU.ID - Nama Uya Kuya kembali jadi sorotan publik.
Setelah sempat didera kritik tajam akibat aksi jogetnya di Sidang Tahunan MPR RI.
Kini politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu resmi dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Namun, meski secara hukum etik ia telah “bersih”, perdebatan di ruang publik belum benar-benar reda.
Baca Juga: Geger di Kalangan ASN! Daerah Ini Potong Tunjangan hingga 30 Persen?
MKD menilai tidak ada unsur pelanggaran etika dalam tindakan Uya Kuya.
Lembaga etik DPR itu juga menegaskan, Uya justru menjadi korban berita bohong yang memelintir konteks video jogetnya.
Majelis MKD menyimpulkan bahwa video yang viral di media sosial bukanlah rekaman dari sidang MPR 15 Agustus 2025.
Melainkan cuplikan lama yang disunting dan disebarkan ulang seolah-olah menertawakan isu kenaikan gaji DPR.
Baca Juga: SK Resmi Diserahkan! Ini 4 Syarat agar Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Bisa Cair Tepat Waktu
Dalam pandangan MKD, kesalahpahaman itulah yang memicu kemarahan publik dan menempatkan Uya Kuya sebagai sasaran kritik.
Putusan itu membuat Uya Kuya dipulihkan status dan nama baiknya sebagai anggota DPR RI.
MKD bahkan menegaskan bahwa tidak ada niat menghina lembaga negara atau publik dalam tindakan Uya.
Meski demikian, lembaga tersebut tetap memberi catatan agar Uya lebih berhati-hati.
Dalam menanggapi isu di ruang publik, terutama di era digital yang rawan disinformasi.
Bagi publik, Uya Kuya bukan sekadar anggota DPR.
Sosoknya sudah lama dikenal lewat dunia hiburan, mulai dari pesulap, presenter, hingga YouTuber yang kerap tampil nyentrik.
Perpindahan peran dari panggung hiburan ke panggung politik membuat gaya komunikasinya kerap disorot.
Baca Juga: Tampil Proporsional, Intip Tips Memilih Baju Berdasarkan Panjang Leher Kamu!
Kasus “joget di sidang” ini pun memperkuat stigma sebagian masyarakat yang masih memandang sinis selebritas di dunia politik.
Meski MKD menyatakan tidak bersalah, banyak warganet yang menilai Uya perlu lebih memahami etika simbolik dalam lembaga negara.
Kasus Uya Kuya menjadi gambaran nyata bagaimana disinformasi bisa memicu ledakan opini publik.
Potongan video yang tersebar tanpa konteks membuat persepsi masyarakat bergeser drastis, bahkan sebelum kebenaran dikonfirmasi.
Dalam konteks komunikasi politik, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa reputasi publik figur.
Kini sangat rentan dibentuk oleh algoritma media sosial.
Sekali video viral, klarifikasi sering kali tertinggal jauh di belakang.
Meski begitu, beberapa pengamat menilai Uya Kuya tetap punya tanggung jawab moral untuk segera meluruskan informasi begitu isu itu mencuat.
Dalam putusannya, MKD juga menyesalkan bahwa klarifikasi dari pihak Uya datang terlambat, sehingga ruang untuk hoaks semakin luas.
Kini, pasca putusan MKD, Uya Kuya menyebut dirinya menerima keputusan tersebut dan menganggap kasus ini sebagai pelajaran.
Ia mengaku menghargai proses yang dijalankan MKD, sekaligus menilai lembaga itu bekerja secara profesional dan objektif.
Namun, perjalanan Uya Kuya di dunia politik tampaknya masih panjang.
Tantangan terbesar bukan lagi soal etik formal, tetapi bagaimana mengembalikan kepercayaan publik dan menata ulang citra politiknya.
Bagi sebagian masyarakat, aksi Uya menjadi simbol bagaimana batas antara dunia hiburan dan politik bisa kabur.
Mereka menuntut keseriusan dan sikap kenegarawanan dari setiap wakil rakyat, tak peduli latar belakangnya.
Rehabilitasi nama baik secara institusional memang sudah dilakukan oleh MKD.
Namun, rehabilitasi di mata publik adalah hal lain.
Baca Juga: SKTP Digital Mulai 2025, Cek Cara Validasi dan Penyebab SKTP Kamu Belum Terbit!
Masyarakat kini menunggu apakah Uya Kuya bisa menampilkan wajah politik yang lebih matang.
Atau kembali terseret dalam kontroversi yang tak perlu.
Dalam iklim politik yang semakin terbuka dan cepat direspons publik, kepercayaan menjadi modal utama.
Dan di situlah Uya Kuya kini diuji, bukan lagi oleh MKD, melainkan oleh mata masyarakat yang terus menilai.***
