POJOKSATU.id - Tahun 2026 belum dimulai, tapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sudah menyiapkan gebrakan besar.
Memangkas hampir seluruh pos belanja pegawai.
Tapi di saat bersamaan menyuntikkan Rp100 miliar untuk menyelamatkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Baca Juga: Kronologi Pembunuhan Dosen Cantik Akper Bungo Erni Yuniati oleh Pacarnya Bripda Waldi Polres Bungo
Keputusan ini langsung jadi perbincangan publik.
Di satu sisi, ASN di lingkungan Pemprov Jabar “dipaksa puasa dinas”.
Di sisi lain, bandara megah di Majalengka justru dapat napas tambahan lewat anggaran baru.
Baca Juga: Dosen Cantik Akper Bungo Ternyata Dihabisi Pacarnya Bripda Waldi, Selisih Umur Keduanya 15 Tahun
Hal ini seperti bukan kontradiksi, tapi strategi “hemat di darat, gas di udara.”
Bandara Kertajati Disuntik Rp100 Miliar
Keputusan Dedi Mulyadi mempertahankan suntikan Rp100 miliar ke Bandara Kertajati menjadi sorotan besar.
Menurut laporan Pikiran Rakyat (2/11/2025), dana tersebut diambil dari APBD 2026 sebagai tambahan modal untuk menjaga operasional BIJB tetap berjalan.
Baca Juga: Purbaya Ubah Uang Korupsi jadi Beasiswa,Rp13 Triliun Dana Sitaan Korupsi Dilarikan ke Pendidikan
“Kalau tidak disuntik, listriknya bisa mati, airnya berhenti, dan bandara itu jadi tempat kelelawar,” kata Dedi dengan media usai rapat paripurna DPRD (31/10/2025).
Komentar itu sempat viral di media sosial.
Karena dianggap menggambarkan betapa seriusnya situasi keuangan bandara yang dulunya dijanjikan menjadi kebanggaan Jabar.
Namun di balik pernyataannya, KDM punya alasan kuat.
Menurut dia, Bandara Kertajati bukan sekadar bangunan, tapi aset ekonomi strategis.
Baca Juga: Sudah Lulus PPG, Tapi Gaji Masih Pas-pasan? Begini Realita Pahit di Balik Gelar Pendidik Profesional
“Kalau kita biarkan mati, Majalengka akan rugi, Jabar akan kehilangan wajah,” ujarnya.
Langkah itu sejalan dengan komitmen Pemprov untuk menjaga proyek strategis nasional tetap hidup meski kondisi fiskal menurun.
BIJB tetap mendapat prioritas sebagai “investasi masa depan Jawa Barat”.
Baca Juga: Hati Separo
Bandara tersebut tengah disiapkan menjadi pusat logistik dan kargo udara regional.
APBD Turun, ASN Harus Hemat
Kondisi fiskal Jawa Barat memang sedang menantang.
Baca Juga: Purbaya Ubah Uang Korupsi jadi Beasiswa,Rp13 Triliun Dana Sitaan Korupsi Dilarikan ke Pendidikan
Berdasarkan data KUA-PPAS 2026, proyeksi APBD Jawa Barat turun dari sekitar Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.
Akibat berkurangnya transfer pusat sekitar Rp2,4 triliun.
“Situasi berat, tapi bukan alasan untuk berhenti membangun,” ujar Dedi Mulyadi dalam rapat anggaran yang dikutip Antara News.
Salah satu langkah tegas yang diambil adalah pemangkasan belanja internal.
Mulai 2026, Pemprov Jabar akan memangkas belanja perjalanan dinas, listrik, ATK.
Serta konsumsi rapat, hingga tunjangan yang tidak mendesak.
Dedi bahkan menyebut ASN harus siap “puasa dinas”.
Baca Juga: Lewat Beasiswa ADik, Negara Bangun Karakter dan Persatuan Generasi Muda
“Saya tidak mau uang rakyat habis untuk makan-minum rapat,” ujarnya seperti dikutip dari Suara.com
Efisiensi itu bukan basa-basi. Belanja pegawai dan biaya rutin ditekan hingga Rp8,36 triliun dari total APBD.
Rekrutmen CPNS Ditunda Sementara
Dedi Mulyadi menilai bahwa penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi langkah yang perlu dilakukan.
Baca Juga: 20 Contoh Soal TKA Matematika SMA-SMK 2025 dan Pembahasannya, Siap Taklukkan TKA Hari Pertama!
Alasannya, dengan adanya pengurangan anggaran.
Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah ada berpotensi tidak memiliki beban kerja yang cukup.
Ia menjelaskan, Asosiasi Pemerintah Daerah juga tengah mengkaji secara lebih rinci dampak dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Baca Juga: Kronologi Pembunuhan Dosen Cantik Akper Bungo Erni Yuniati oleh Pacarnya Bripda Waldi Polres Bungo
"Kenapa bakal nganggur? Karena pekerjaannya enggak ada," kata dia.
"Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).
KDM paham bahwa keputusannya tidak akan menyenangkan semua pihak.
ASN harus beradaptasi dengan pola kerja hemat energi, perjalanan dinas terbatas, dan anggaran kantor yang menyusut.
Namun ia tetap yakin, kebijakan ini akan berdampak positif untuk rakyat.
Meski mendapat kritik, banyak pihak menilai langkah ini cermin kepemimpinan yang realistis.
Ketika banyak kepala daerah mengeluh soal penurunan anggaran, Dedi Mulyadi memilih bertindak menekan sisi birokrasi, menyelamatkan proyek publik.***
