POJOKSATU.id, JAKARTA— Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) masuk kategori rentan atau zona merah sesuai hasil Survei Penilaian Integritas.
Yang mana rata-rata skornya untuk Provinsi 67 dan Kabupaten/Kota mendapat nilai 69.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target yang seharusnya 74.
Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat pengendali inflasi tahun 2025, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Nasib PPPK di Ujung Kontrak, Ketidakpastian Formasi Bikin Pegawai Waswas
Purbaya mengatakan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus penyelewengan di daerah.
Hal ini artinya, reformasi tata kelola dalam pemerintah daerah (Pemda) belum usai.
"Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujarnya.
Menurutnya, KPK juga menyoroti sumber kasus penyelewengan di daerah, di antaranya jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga intervensi pengadaan.
Ia menilai apabila tidak ada perbaikan, semua program pembangunan dapat terhambat hingga terjadi pembocoran anggaran.
Ia pun meminta kepala daerah agar memperbaiki tata kelola dalam kurun waktu dua kuartal ke depan. Dengan begitu, ia menyebut dapat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perbaikan tata kelola ini menjadi salah satu syarat agar anggaran transfer ke daerah (TKD) dinaikkan.
Purbaya menyebut pemimpin di atas enggan menaikkan anggaran TKD karena masih terjadi penyelewengan.
"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” jelasnya.
“Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," terangnya lagi.
"Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," tegasnya lagi.
Menurut Purbaya, yang paling penting baginya adalah ada landasan untuk berbicara ke Presiden bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak tahun ini.
“Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," jelasnya lagi.***
