POJOKSATU.ID - .Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Rencana itu kini makin konkret lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang diteken langsung oleh Presiden pada 30 Juni 2025.
Langkah ini menandai babak baru perjalanan IKN, dari sekadar proyek infrastruktur raksasa, menuju pusat pemerintahan yang benar-benar siap beroperasi secara politik, administratif, dan simbolik.
Baca Juga: Gubernur Andra Soni Gaungkan Peran Bank Banten sebagai Penyalur KPR di Program 3 Juta Rumah
Basuki Laporkan Progres ke Istana
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono baru-baru ini menyambangi Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuannya dengan Wamen Setneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto, Basuki memaparkan update terbaru pembangunan IKN pasca terbitnya Perpres 79/2025.
“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan IKN pasca terbitnya Perpres 79/2025,” tulis Basuki dalam unggahannya di akun Instagram pribadi, Jumat (3/10/2025).
Baca Juga: Jokowi Temui Presiden Prabowo di Kertanegara Hampir 2 Jam, Kompol Syarif Pilih Irit Bicara
Basuki juga mengungkapkan, fokus utama pembangunan ke depan adalah kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai pondasi bagi IKN untuk berfungsi penuh sebagai ibu kota politik.
“Rencana program 2026–2028 difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo,” tulisnya.
Optimistis Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028
Melalui unggahan yang sama, Basuki menunjukkan sikap optimistis. Ia meyakini, IKN akan siap digunakan sebagai pusat politik dan pemerintahan pada tahun 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan lengkap pada 2028,” ujarnya.
Optimisme itu bukan tanpa alasan. Progres pembangunan infrastruktur dasar dan hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) disebut terus meningkat, terutama setelah dukungan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dipastikan berlanjut.
Dapat Dukungan Keuangan dari Kemenkeu
Sebelumnya, Basuki juga bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Ditjen Pajak, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga: Beda Data, Satu Gas! Polemik Harga LPG 3 Kg di Antara Menkeu dan Menteri ESDM
Dari pertemuan itu, disepakati ada tiga skema pembiayaan besar yang akan menopang pembangunan IKN ke depan:
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), untuk proyek prioritas dan fasilitas pemerintahan;
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan komersial;
Foreign Direct Investment (FDI), untuk menarik investasi asing di sektor teknologi, transportasi, dan energi hijau.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Lengkap Rangkaian HUT ke 25 Provinsi Banten 2025
Menurut sumber PojokSatu di lingkungan Kemenkeu, Purbaya disebut membuka ruang fleksibilitas fiskal agar pembangunan IKN tidak terhambat oleh keterbatasan APBN.
Berdasarkan Perpres 79/2025 tidak hanya memuat target waktu, tapi juga syarat teknis yang harus dipenuhi agar Nusantara resmi bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.
Beberapa indikator kunci yang ditetapkan antara lain:
- Luas pembangunan KIPP dan sekitarnya mencapai 800–850 hektar
Baca Juga: Tangsel Sabet 4 Penghargaan Bidang Stunting, TBC dan Kesehatan, Bukti Komitmen Jaga Masyarakat Sehat
- Minimal 20 persen gedung pemerintahan sudah rampung
- Hunian layak dan berkelanjutan selesai 50 persen
- Sarana dan prasarana dasar (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi) sudah beroperasi 50 persen
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas IKN mencapai 0,74
Baca Juga: Seperempat Abad Banten: Momentum Kolaborasi dan Refleksi Menuju Provinsi Maju
- Penugasan ASN antara 1.700–4.100 orang dengan cakupan layanan kota cerdas 25 persen.
Dengan kata lain, 2028 bukan hanya target simbolik, tapi milestone nyata untuk mengukur kesiapan sistem pemerintahan di lokasi baru itu.
Fokus ke Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Menurut Basuki, fase pembangunan IKN selanjutnya akan memusatkan perhatian pada kompleks lembaga tinggi negara termasuk gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang akan dibangun berdampingan dengan kantor Presiden dan Istana Wakil Presiden.
Baca Juga: Gagap Terbata-bata Baca UUD 45, Kolega Sebut Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Lupa Bawa Kacamata
Kawasan ini dirancang menjadi zona politik nasional, tempat seluruh lembaga pemerintahan bisa berinteraksi dalam satu sistem kota pintar.
Pemerintah ingin memastikan, ketika 2028 tiba, tidak hanya infrastruktur yang siap, tapi juga seluruh sistem pemerintahan digital dan birokrasi terintegrasi.
Sinergi Antar Kementerian Jadi Kunci
Meski banyak kemajuan, tantangan terbesar IKN tetap ada pada sinkronisasi lintas kementerian.
Baca Juga: City Light Bandung Jadi Saksi Serunya Nocturnity Riding Bareng Komunitas Honda
Mulai dari perencanaan tata ruang oleh Kementerian ATR/BPN, pembangunan oleh PUPR, hingga pengelolaan data ASN oleh Kemenpan RB semua harus jalan bersamaan.
Sementara itu, Kemenkeu memastikan dukungan fiskal tetap dalam koridor disiplin anggaran, agar pembiayaan IKN tidak mengorbankan prioritas sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
“Ini proyek jangka panjang, jadi koordinasi antar kementerian jauh lebih penting daripada sekadar pencitraan progres,” kata seorang pengamat kebijakan publik dari UI, Dr. Dwi Handayani.
Baca Juga: 6 Makanan Khas Tangerang Selatan Paling Hits, Unik dan Menggugah Selera
Nusantara Sebagai Simbol Politik Baru
IKN bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan, tapi simbol pergeseran paradigma: pemerintahan modern yang efisien, inklusif, dan berbasis data.
Dengan menjadikannya “Ibu Kota Politik”, Prabowo ingin memastikan keputusan strategis nasional tidak lagi terpusat di Jakarta.
Pendeknya, Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis, sementara Nusantara menjadi pusat politik dan administrasi negara.
Baca Juga: 5 Hidden Gem Kuliner Tangsel Favorit Anak Muda, Udah Coba Belum?
“Visinya jelas: memisahkan logika ekonomi dan politik agar pemerintahan lebih efisien dan birokrasi lebih netral,” ujar seorang staf senior di OIKN.
Menuju 2028: Antara Target dan Realitas
Optimisme memang tinggi, tapi perjalanan menuju 2028 bukan tanpa tantangan.
Isu pembiayaan, kesiapan SDM, serta resistensi ASN terhadap relokasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang: TNI Garda Terdepan yang Harus Tetap Humanis dan Profesional
Namun, jika roadmap berjalan sesuai arahan Presiden dan koordinasi fiskal berjalan baik, Nusantara berpeluang menjadi proyek transformasi politik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Sebagaimana ditulis Basuki di akhir unggahannya, “Kami ingin Nusantara bukan sekadar ibu kota baru, tapi simbol Indonesia baru yang bekerja dengan efisiensi, transparansi, dan gotong royong.” ***
