POJOKSATU.id — Jumlah korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melonjak hingga akhir September 2025.

Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per Jumat (27/9/2025), total anak yang menjadi korban telah mencapai 8.649 orang.

Lonjakan terbesar tercatat pada periode 22–27 September 2025, dengan tambahan 2.197 kasus baru hanya dalam sepekan.

Sepanjang September ini, tren kenaikan korban keracunan tercatat terjadi setiap minggu.

“Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal.

Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Senin (29/9/2025).

Baca Juga: JPPI Temukan Tiga Masalah Utama Kekacauan MBG, Minta Agar Dapur SPPG Dihentikan, Pemerintah Respon Begini

Kritik Keras terhadap Pemerintah

JPPI mengecam langkah pemerintah yang hanya menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lokasi bermasalah.

Menurut Ubaid, langkah tersebut hanya tambal sulam dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah,” ujarnya.

Fakta lain yang diungkap JPPI, mayoritas dapur MBG ternyata belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), sehingga rawan menyebabkan masalah keamanan pangan.

Tiga Masalah Fundamental MBG

JPPI menilai setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang membuat program MBG bermasalah:

  1. Buruknya pemahaman gizi dan pangan, termasuk penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber pangan lokal.

  2. Struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang keliru, karena didominasi purnawirawan militer alih-alih tenaga ahli gizi dan pangan.

    Baca Juga: Prabowo Minta Dapur MBG Wajib Menerapkan SOP, Termasuk Mempunya Alat Tes Uji Makanan Agar Tak Keracunan Lagi

  3. Eksklusi sekolah dan masyarakat sipil yang tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan, meski anggaran MBG banyak mencaplok dana pendidikan.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG dan melakukan evaluasi total.

Menurut mereka, pemerintah harus mereformasi BGN dengan menempatkan tenaga profesional di posisi strategis, serta membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan.

Baca Juga: BGN Perketat Verifikasi Dapur MBG, Ahli Gizi Dorong Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Daerah

“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak.

Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak,” tegas Ubaid. ***

Akses artikel bisa dibaca melalui apps kami: