POJOKSATU.ID - Kementerian Perdagangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya keterlibatan aktif Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemantauan rutin harus dilakukan tanpa harus menunggu instruksi resmi.
“Puskesmas di seluruh Tanah Air dan UKS di sekolah-sekolah harus ikut aktif, tanpa diminta, untuk memantau SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) secara berkala,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: FDR Resmikan Exclusive Outlet di Karawang, Hadirkan Layanan Ban Premium
Langkah tersebut, lanjutnya, ditujukan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai keamanan pangan yang disajikan kepada siswa penerima MBG.
Ahli Gizi: Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Lebih Relevan
Rekomendasi serupa juga disampaikan oleh pakar gizi Tan Shot Yen. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI pada 22 September lalu, ia menilai bahwa pengawasan program MBG akan lebih efektif bila dilakukan melalui kerja sama BGN dengan dinas kesehatan daerah, bukan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca Juga: Mengenal PembaTIK Level 3, Dari Multimedia Interaktif hingga Edugame untuk Guru Hebat
“Kerja sama dengan Puskesmas yang wilayahnya mencakup sekolah-sekolah penerima MBG lebih tepat untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi,” tegas Tan.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih praktis. Menurutnya, BGN tidak seharusnya terus-menerus membangun dapur SPPG baru, tetapi bisa menggandeng kantin sekolah yang sudah ada.
“Lebih baik dibina dan dilatih agar kantin sekolah mampu menyediakan makanan bergizi sesuai standar MBG,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi anggaran MBG agar publik dapat ikut mengawasi, serta program edukasi gizi bagi para siswa penerima manfaat.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Bansos Digital Tingkatkan Transparansi dan Tepat Sasaran
BGN Perketat Inspeksi Dapur MBG
Di sisi lain, BGN mengaku sudah menyiapkan langkah tegas untuk memastikan kualitas dapur penyedia MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan proses verifikasi akan diperketat dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan berupa foto dari penyelenggara.
“Mereka biasanya kirim foto sebelum verifikasi, lalu ada koordinator regional yang turun ke lapangan. Tapi bisa saja ada kongkalikong, misalnya dapur ternyata tidak memenuhi syarat. Karena itu, kita akan mulai inspeksi satu per satu dapur,” kata Nanik saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, pada 25 September 2025.
Baca Juga: MODENA Buka Service Center Khusus di Bandung, Fokus Purnajual Resmi dan Aman
Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, dapur penyedia MBG akan langsung ditutup.
“Bila kita temukan tidak sesuai standar, kita hentikan operasionalnya saat itu juga,” ujarnya tegas.
Baca Juga: Pembangunan PLTA Cisokan Hadirkan Energi Bersih untuk Rakyat
Meski pemerintah dan BGN sudah menegaskan komitmen memperketat pengawasan, sejumlah pihak menilai program MBG masih menyisakan persoalan mendasar: mulai dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya transparansi anggaran, hingga minimnya edukasi gizi di tingkat sekolah.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Penguatan peran dinas kesehatan daerah serta partisipasi aktif masyarakat dianggap krusial agar MBG tidak hanya menjadi proyek sesaat, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. ***
