POJOKSATU.id, JAKARTA—Digantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan tak terduga dari Presiden Prabowo Subianto.
Pencopotan ini dinilai berkaitan dengan aksi penjarahan dan kerusuhan akhir Agustus lalu di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut analisa Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi, Sri Mulyani memang sudah masuk radar untuk diganti seiring keputusan sejumlah parpol menonaktifkan anggota DPR-nya yang kontroversial.
Sri Mulyani juga satu-satunya menteri yang rumahnya dijarah saat demo ricuh melanda Jakarta sekitar 28 hingga 31 Agustus 2025 lalu.
“Sore ini tak terduga Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Ini cukup luar biasa ada satu menteri yang sebelumnya merupakan menteri andalan, baik dalam Pemerintah SBY satu kali, kemudian pemerintahan Jokowi dua kali, dan delapan bulan mengikuti Presiden Prabowo,” ujar Ibrahim dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/9).
Ibrahim menilai digantinya Sri Mulyani akibat dampak dari serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025 lalu yang berujung tewasnya ojek online oleh Brimob.
Usai tewasnya ojek online Affan Kurniawan mengakibatkan kerusuhan yang mengarah ke makar dan terorisme dengan melakukan pembakaran halte-halte busway, kemudian DPRD dan Polres di seluruh Indonesia.
“Dan penjarahan terhadap pejabat-pejabat negara baik dari DPR maupun kementerian,” ungkapnya lagi.
Menurut Ibrahim, Sri Mulyani memang sudah masuk radar untuk diganti seiring dengan keputusan sejumlah parpol menonaktifkan anggota DPR yang kontroversial dan juga rumahnya dijarah.
“Kemungkinan besar awal mula karena bahwa pejabat-pejabat dari DPR juga sudah dikeluarkan, kemudian ada pejabat sekelas menteri terkena penjarahan juga, dan mungkin masuk dalam radar reshuffle kabinet,” ujarnya dilansir Republika.
“Apalagi setelah mahasiswa dan buruh menemui Presiden Prabowo di Istana dengan membawa tuntutan 17+8,” terangnya lagi.
“Mungkin saja bahwa 17+8 tidak mungkin semuanya akan terakomodasi, mungkin ada deal-deal tertentu sehingga ada beberapa menteri yang reshuffle,” lanjutnya lagi.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) menyebutkan digantinya Sri Mulyani karena hak prerogatif presiden. Sri bukan mundur dan bukan pula dicopot.
"Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," kata Prasetyo Hadi.
Prasetyo menyebutkan pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu banyak. Dia meminta doa agar pergantian sejumlah menteri Prabowo ini menjadi keputusan yang tepat yang dilakukan pemerintah.***
