POJOKSATU.id – Strategi komunikasi publik yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan.
Pemerintah dinilai terlalu bergantung pada influencer untuk menyampaikan program dan kebijakan.
Padahal pendekatan ini tidak efektif dan berpotensi mengaburkan pesan utama kepada masyarakat.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai pola komunikasi publik yang mengandalkan buzzer atau influencer sebaiknya tidak diulangi.
Baca Juga: Prabowo harus Bicara ke Media untuk Redakan Gejolak, Influencer Tidak Bisa Menenangkan Rakyat
Hal ini mengingat pengalaman di era sebelumnya juga sudah menunjukkan hasil yang tidak memuaskan.
Ia menekankan bahwa penggunaan influencer justru lebih banyak membuang anggaran.
"Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer," ungkap Jerry mengawali.
"Harga menyewa influencer membutuhkan anggaran ratusan miliar. Itu hanya membuat mubazir dan tidak berdampak apa pun," tegas Jerry dikutip pojoksatu.id dari Katakini, Senin 1 September 2025.
Baca Juga: Pendapat Mahfud MD tentang Korupsi DPR di Masa Lalu dan Sekarang!
Pendapat serupa disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo.
Menurutnya, strategi komunikasi publik yang dijalankan pemerintah saat ini masih belum terarah dengan baik.
Menurut Kunto Adi, komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik.
"Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat," kata Kunto seperti dilansir Humas Indonesia.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi, salah satunya Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.
Nyarwi menegaskan, pejabat publik semestinya menjadi komunikator utama kebijakan, bukan menyerahkan peran tersebut pada influencer.
Justru semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengomunikasikan kebijakan publik.
"Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi," tegasnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Terkait Penjarahan di Rumahnya di Bintaro Tangsel
Meski begitu, ada pula pandangan yang menilai penggunaan influencer tetap relevan.
Djayadi Hanan, pengamat politik Universitas Paramadina, menyebut strategi ini sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lanskap komunikasi di era digital.
Menurutnya, peggunaan media sosial di era digital seperti saat ini memang cukup diperlukan.
Sebaliknya, menjadi agak aneh kalau pemerintah tidak menggunakan media sosial.
"Sekarang ada dunia baru yang berkembang, yaitu media sosial. Siapa? Tentu kelompok yang bisa didengar yaitu influencer," ungkapnya.
Baca Juga: DPR RI Dinonaktifkan Sementara, Bukan Berhenti! Begini Peluang Menjadi Anggota Kembali !
Dari pihak pemerintah, pentingnya peran influencer juga ditegaskan.
Jubir era Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menyebut kehadiran aktor digital diperlukan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat luas.
"Para aktor digital yang merupakan key opinion leaders selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," kata Fadjroel.
Meski media sosial kian dominan, sejumlah pengamat tetap menekankan bahwa media massa konvensional tidak boleh diabaikan karena masih menjadi sumber informasi yang kredibel.
Pemerintah pun diminta menyusun strategi komunikasi yang lebih transparan dan akuntabel agar tidak terjebak dalam praktik manipulatif yang justru bisa membatasi ruang kritik publik.***
Agar lebih mudah mendapatkan artikel Pojoksatu.id bisa unduh Apss:
Ikuti juga update artikel kami melalui Channel Whatsapp
Channel Whatsapp khusus pendidikan, PPG, tunjangan dan seputar ASN, klik:
