POJOKSATU.ID - Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020 kembali menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi kerugian negara yang mencapai Rp200 miliar, dengan melibatkan sejumlah individu dan korporasi besar.
KPK Tetapkan Tersangka dan Korporasi
KPK secara resmi telah menetapkan tiga tersangka individu serta dua korporasi yang diduga terlibat dalam praktik korupsi distribusi bansos beras.
Baca Juga: CATAT! Cara Aktivasi Rekening untuk Pencairan Dana Bantuan Insentif Bagi Guru Non ASN!
Meski demikian, identitas lengkap tersangka masih belum diumumkan secara terbuka oleh lembaga antirasuah tersebut.
Seiring dengan penetapan tersangka, KPK juga menjatuhkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang, guna mencegah upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Nama Besar Ikut Terseret, Kakak Hary Tanoesoedibjo
Salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Rudy Tanoesoedibjo, kakak dari pengusaha media dan politikus nasional Hary Tanoesoedibjo.
Rudy masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri dan diduga memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi distribusi bansos tersebut.
KPK menegaskan, pencekalan dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat tetap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.
Kerugian Negara Capai Rp200 Miliar
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa estimasi awal penyidik menunjukkan adanya potensi kerugian negara sekitar Rp200 miliar. Namun, ia menekankan angka itu masih bersifat sementara.
Baca Juga: Gempa Terasa di Purwakarta dan Karawang, Warga Berhamburan Keluar Rumah
“Penghitungan awal penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp200 miliar,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
KPK masih melakukan audit lanjutan untuk memastikan nilai kerugian negara secara akurat.
Jejak Panjang Korupsi Bansos di Kemensos
KPK resmi memulai penyidikan kasus dugaan korupsi distribusi bansos ini sejak 13 Agustus 2025. Meski telah menetapkan tersangka, identitas para pihak yang terlibat masih dirahasiakan.
Baca Juga: Guru Bersertifikat Harus Siap! TPG TW 3 2025 Cair dengan Aturan Baru
Namun, salah satu nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah pengusaha sekaligus kakak dari taipan Hary Tanoesoedibjo, Rudy Tanoesoedibjo.
Juru bicara KPK menuturkan, Rudy bersama tiga orang lainnya telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
"Pencegahan dilakukan agar pihak-pihak yang berkaitan tidak melarikan diri dan tetap kooperatif dalam penyidikan," jelasnya.
Budi menegaskan, kasus pengangkutan bansos ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi di Kemensos sebelumnya.
Baca Juga: Gempa Bumi 4,9 SR Guncang Pesisir Jawa, Guncangan Terasa Hingga Ibu Kota Jakarta!
Dugaan adanya praktik serupa mendorong lembaga tersebut memperluas penyidikan.
Sebelumnya diketahui, pengusutan kasus korupsi bansos oleh KPK bermula dari skandal suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.
Kasus itu menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, yang kini telah divonis bersalah oleh pengadilan.
Tidak berhenti di sana, pada 15 Maret 2023 KPK juga mengumumkan penyidikan baru terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2020–2021.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Kemudian, pada 26 Juni 2024, KPK kembali membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu. ***
