POJOKSATU.id, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memanggil Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) soal dugaan korupsi pengadaan proyek papan tulis interaktif.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalteng, Afan Safrian secara tegas meminta KPK segera turun tangan mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan papan tulis interaktif (interactive whiteboard) di Disdik Kalimantan Tengah.

Dia menyoroti adanya indikasi ketidak wajaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Afan menyatakan, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut patut diduga kuat telah merugikan keuangan negara dan terindikasi sarat kepentingan oknum pejabat.

Baca Juga: KPK Bantah Keras Kapolres Ikut Diamankan OTT di Madina, Beberkan Nama 7 Orang Dibawa ke Jakarta

"Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek ini bukan hanya tidak transparan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan kuat adanya mark-up dan penyimpangan prosedur pengadaan," kata Afan Safrian, kepada wartawan, Minggu, 6 Juli 2025.

Afan menilai, pengadaan papan tulis interaktif yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan malah berpotensi menjadi ladang korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Afan juga menyebut bahwa dugaan penyimpangan ini harus menjadi prioritas penindakan, karena menyangkut dunia pendidikan yang seharusnya dijaga integritas dan moralitasnya.

Baca Juga: Apakah Kadis PUPR Madina Sudah Tersangka atau Bukan, Ini Penjelasan Jubir KPK Budi Prasetyo

"Jika benar ada korupsi dalam pengadaan alat pendidikan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda,” katanya.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini secara resmi ke KPK RI agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan objektif," ujarnya.

Afan juga menegaskan, bahwa SEMMI Kalteng akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak akan tinggal diam jika praktik-praktik korupsi terus dibiarkan merajalela di sektor publik, khususnya pendidikan.

"Kita tetap kawal sampai tuntas," ujarnya.***