POJOKSATU.id, JAKARTA-- Partai Golkar tak masalah dengan rencana Jokowi gabung dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Batalnya Jokowi berlabuh ke Partai Golkar jika maju sebagai Ketum PSI, Golkar tak merasa kecewa dengan keputusan politik dari mantan Presiden RI dua periode tersebut.

Jika Jokowi yang terpilih jadi Ketum PSI, maka dia akan menggantikan anaknya Kaesang Pangarep yang saat ini menjabat Ketum PSI periode 2023-2028.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berpandangan bahwa hal itu sepenuhnya hak dari Jokowi sebagai warga negara.

Baca Juga: SEPI PENGUNJUNG, Bisnis Kuliner Raffi Ahmad Kolaborasi Kaesang Pangarep, Rans Nusantara Hebat TUTUP Mulai 28 Februari, UMKM Keluhkan HARGA SEWA

“Saya kira begini, jadi konstitusi menjamin bahwa tiap warga negara itu memiliki hak,” kata Idrus kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu 17 Mei 2025.

Lagipula, kata Idrus, Jokowi merupakan mantan presiden dua periode, sehingga ia tidak berkapasitas memberikan saran bahkan masukan terkait kontestasi di PSI.

“Pak Jokowi ini mantan presiden 10 tahun, masak kita mau ngajarin mantan presiden? Beliau jauh lebih berpengalaman dan tentu punya pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan secara ideal maupun secara praktis,” kata mantan Menteri Sosial (Mensos) ini.

Baca Juga: Jokowi Perlu Perahu Lebih Besar, Paling Ajek Gabung ke Golkar daripada ke PSI

Ditanya lebih jauh mengenai batalnya Jokowi berlabuh ke Partai Golkar jika maju sebagai Ketum PSI, Idrus menegaskan bahwa pihaknya tak merasa kecewa dengan keputusan politik tersebut.

“Persoalan itu kan masalah hak pribadi dan Partai Golkar ini sebagai partai terbuka milik rakyat, go public itu nggak ada pemilik-pemilik saham yang mayoritas. Semua sama,” tuturnya.

“Jadi, tidak bisa kita mengatakan ada kecewa atau tidak tetapi kita belajar dan Golkar sudah belajar memahami dan menerima realitas politik yang ada,” kata Idrus Marham.***