POJOKSATU.id - Kasus siswa dihukum karena menunggak pembayaran SPP di sebuah sekolah dasar di Medan turut menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Belakangan viral di media sosial seorang siswa SD swasta di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP.

Seorang siswa kelas 4 dihukum oleh wali kelasnya dengan duduk di lantai pada 6-7 Januari 2025 mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.

Diketahui siswa tersebut menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan yakni Oktober hingga Desember 2024.

Menanggapi kasus tersebut, Muhaimin Iskandar memberi saran kepada masyarakat yang kesulitan dengan uang SPP serta mengingatkan pentingnya edukasi guru agar hal serupa tak terulang.

Baca Juga: Buntut Kasus Kematian Warga Semarang Darso: Korban Ternyata Sempat Ditangkap Paksa Diduga Oknum Satlantas Polresta Yogyakarta

Muhaimin meminta masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar SPP atau biaya pendidikan agar dapat segera melapor kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah. Pasti akan kita carikan solusi," ujar Muhaimin Sabtu (11/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menyampaikan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah.

Oleh karenanya setiap masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal ini akan ditindaklanjuti.

"Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi," katanya.

Baca Juga: Pagar Laut di Tangerang Akan Dibongkar jika Ganggu Aktivitas Nelayan, Dipastikan Berdiri di Zona Pengelolaan Energi

Lebih lanjut terkait sikap guru yang menghukum siswa karena menunggak SPP tersebut dinilai tak pantas oleh Muhaimin.

Ia menyoroti pentingnya edukasi bagi guru yang terlibat dalam pemberian hukuman yang dinilai tidak pantas tersebut.

Muhaimin meminta kepala dinas dan Kementerian Pendidikan agar memberikan pembinaan pada guru yang bersangkutan.

"Guru ini harus diberi edukasi agar memahami tindakan seperti itu salah," kata Muhaimin.

Selain itu, menurutnya peran pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tidak menjadi beban berat bagi masyarakat.

Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu ragu melaporkan apabila mengalami kendala terkait pendidikan agar dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak negatif terutama bagi siswa.***