POJOKSATU.id, Kota Bandung - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Barat, bersama Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota serta pimpinan OPD Pemda Jabar, mengadakan rapat koordinasi di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada Rabu, (7/8/2024).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam format podcast bertajuk "Podcast Juara Ngontek (Ngobrolin Teknologi)".

Pada sesi pertama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah, membahas penerapan teknologi blockchain untuk mengamankan data penting di Jabar.

"Rakor ini dilaksanakan dengan sesuatu yang baru agar tidak monoton dan ada interaksi aktif dari peserta," ujar Ika Mardiah.

Baca Juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban Post Test PPA Umum 3 PPG Guru Tertentu, Siap Dapat Bobot Nilai Terbaik, Simpan dari Sekarang Sebelum Padat Jadwal

Secara sederhana, blockchain adalah teknologi yang menyimpan data secara digital di berbagai node, awalnya digunakan untuk transaksi kripto.

Kini, teknologi ini tidak hanya dikenal di kalangan komunitas IT, tetapi juga mulai familiar di masyarakat umum. Perkembangan teknologi internet telah menjadikan blockchain sebagai topik perhatian luas.

Blockchain menawarkan banyak peluang, tidak hanya dalam sektor cryptocurrency, tetapi juga di sektor publik.

Beberapa negara telah menerapkan teknologi ini di sektor publik karena sifatnya yang terdesentralisasi.

Teknologi ini tidak memiliki otoritas pusat, melainkan tersebar di setiap server dengan perangkat lunak khusus. Hal ini menjadikannya sangat aman dengan cadangan data yang sulit dibobol.

"Menilik kejadian beberapa waktu lalu, terkait pembobolan pusat data nasional, teknologi ini bisa menjadi alternatif dan Jabar sudah mulai mengimplementasikannya," ujar Ika.

Baca Juga: Aksi Damai Batal, Presidium Karawang Hudang Akan Laporkan Oknum Warga Madura ke Mabes Polri

Ia menjelaskan, penggunaan blockchain itu pada aplikasi yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, yaitu e-Pensiun dan Sistem Informasi Aparatur Pemprov Jawa Barat (SIAp Jabar).

Implementasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujar Ika.

Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat.

Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

"Kami di provinsi siap membantu kabupaten- kota jika ingin memanfaatkan blockchain ini," tuturnya.

Blockchain pada Sektor Publik-SPBE

Platform blockchain terbukti efektif dalam menjaga keamanan data, terutama untuk verifikasi dan enkripsi. Konsep 'proof of authority' pada platform ini memastikan data dalam aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Jabar tetap akurat dan terhindar dari manipulasi.

Blockchain umumnya digunakan untuk melindungi data transaksional di aplikasi SPBE. Namun, blockchain bukan solusi keamanan mutlak dan harus didukung dengan peningkatan keamanan jaringan, aplikasi, serta literasi keamanan digital bagi pengembang dan pengguna aplikasi SPBE.

Acara ini juga melibatkan penandatanganan bersama untuk peningkatan indeks SPBE dan pemeringkatan kualitas serta respons aduan masyarakat (SP4N Lapor) di Jabar.

"Setiap tahun indeks SPBE Jabar selalu meningkat, demikian pula di tingkat kabupaten kota. Indeks SPBE Pemprov Jabar naik dari 3,37 di 2023 menjadi 4,14 tahun ini," tutur Ika.***