POJOKSATU.ID- Pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan seorang presiden dan menteri berkampanye dan memihak kepada salah satu calon presiden membuat gempar situasi politik di tanah air.

Salah satu politisi yang menentang pernyataan Jokowi itu adalah, Ahmad Sahroni.

Politis Nasdem itu tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi itu karena dinilai sebagai sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Komitmen Pemuda Panca Marga, Sukseskan Pemilu tapi Pilihan Harus Sesuai Hati Nurani

"Demokrasi Indonesia lagi bencana. Demokrasi kita sedang tidak sehat," kata Ahmad Sahroni di akun instagramnya dikutip, Rabu (24/1/2024).

Dengan sikap Jokowi tersebut, anggota DPR RI ini makin yakin bahwa dukungan politik Jokowi dalam Pilpres 2024 makin jelas arahnya.

"Apresiasi ketegasan bapak. Jadi tidak abu- abu lagi," tuturnya.

Baca Juga: Mahfud MD Bakal Mundur Jadi Menko Polhukam, Ini Ancaman Bahaya Besar Bagi Pemerintahan Jokowi

Kendati demikian, Ahmad Sahroni juga mempertanyakan fasilitas negara yang pasti akan digunakan oleh presiden dan para menterinya bila terlibat langsung dalam kampanye.

Mengingat perangkat pengamanan Presiden Jokowi dan para menteri yang memang melekat terhadap para kepala negara.

"Tapi yang bapak bilang jangan pakai fasilitas negara kalau kampanye ya Pak?. Bapak kan Presiden RI. Kalau bapak kampanye nanti perangkat keamanan bapak melekat. Gimana Pak," tanya Sahroni.

Baca Juga: Mengapa Amerika Serikat Terlibat dalam Perang Vietnam? Ternyata Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca Juga: Lecehkan Najwa Shihab secara Verbal saat Tampil di 'Desak Anies', Komika Felix Seda Minta Maaf

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi di Jakarta.***