POJOKSATU.id, BANDUNG -- DPRD Jabar telah memutuskan dalam rapat pimpinan untuk mengusulkan tiga nama sosok Pj (Penjabat) Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil yang akan pensiun 5 September 2023.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar, Hasbullah menjelaskan bahwa dari hasil rapim mengusulkan tiga nama yang akan dipilih Kemendagri dan diputuskan Presiden untuk Pj Gubernur Jabar.
"Ada tiga nama, tiga nama itu berasal dari Jabar dua orang, dan satu orang dari pusat, " jelas Hasbullah, Rabu 2 Agustus 2023.
Tiga nama tersebut yakni Prof Keri dari Unpad, Prof Asep Nana Mulyana Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, dan Bey Machmudin Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.
"Tiga nama itu diusulkan fraksi di DPRD Jabar, " jelasnya.
Diakuinya, tiga nama ini akan mengirimkan CV ke DPRD Jabar sore ini.
"Sore ini akan mengirim CV ke DPRD Jabar melalui Ketua DPRD Jabar untuk diserahkan ke Kemendagri sebelum tanggal 9 Agustus 2023 nanti, " jelasnya.
Baca Juga: Panji Gumilang Ditetapkan Tersangka Penistaan Agama, Terancam 10 Tahun Penjara
Dengan usulan dari DPRD Jabar ini, diharapkan Hasbullah, ada yang disetujui oleh Presiden.
"Saya berharap ada yang disetujui Presiden, karena jika di luar tiga nama ini ya buat apa Kemendagri meminta usulan dari DPRD Jabar, " jelasnya.
Terpisah, pengamat Politik Unpad Firman Manan saat diminta tanggapan perihal Pj Gubernur Jabar, dirinya melihat bahwa siapapun Pj Gubernur Jabar itu yang bisa mengakselerasi pembangunan di Jabar pascadipimpin Ridwan Kamil.
"Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa Pj Gubernur harus dari Jabar, yakni memahami situasi Jabar secara sosial demografi. Tapi apapun keputusan Pj Gubernur tetap berada di tangan Presiden, " jelas Firman Manan.
Firman menilai, nama nama yang diusulkan DPRD Jabar, bisa saja tidak diputuskan pemerintah pusat.
"Semoga saja nama yang diusulkan bisa disetujui pemerintah pusat, untuk pembangunan Jabar selama 1,5 tahun ke depan, " terang Firman.
Siapapun Pj Gubernur, Firman melihat bahwa nantinya harus sejalan dengan DPRD Jabar karena menyangkut pembangunan Jabar secara keberlanjutan.
"Siapapun itu, mau dari pusat dari Jabar yang ditunjuk pemerintah pusat itu harus bisa berkomunikasi dengan DPRD Jabar, " pungkasnya.***
