POJOKSATU.id, KARAWANG - Ketegangan yang sempat memuncak di gerbang PT Pertiwi Lestari, Telukjambe Barat, Karawang, akhirnya mulai mereda setelah dilakukan proses mediasi antara pihak perusahaan, perwakilan provider, dan pengurus APDESI, Senin (6/4/2026).
Di hadapan ribuan massa yang masih bertahan di lokasi, Ketua DPD APDESI Merah Putih Jawa Barat, Sukarya WK, menyampaikan pernyataan tegas yang langsung disambut sorakan dukungan. Ia menegaskan bahwa marwah pemerintahan desa tidak boleh direndahkan atau diintimidasi oleh pihak manapun.
Sukarya WK yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Wanasari menjelaskan secara rinci kronologi yang memicu aksi besar tersebut. Menurutnya, pihak desa telah mengirimkan surat resmi sebanyak dua kali kepada PT Trans Heksa dan PT Pertiwi Lestari terkait perizinan pemasangan kabel optik.
Baca Juga: IRT di Karawang Tertipu Investasi Beras dan Ritel, Rugi Rp36 Juta, Modusnya Bikin Geleng Kepala
Namun, selama lebih dari 10 hari, tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan. Situasi ini mendorong perangkat desa untuk datang langsung dengan itikad baik guna mencari kejelasan administrasi dan data perizinan.
Alih-alih mendapatkan jawaban, kedatangan mereka justru berujung pada insiden pengeroyokan yang menyebabkan korban dari pihak keluarga kepala desa serta anggota Karang Taruna.
“Jangan perlakukan perangkat desa seperti maling!” tegas Sukarya dengan nada tinggi di hadapan massa aksi.
Ia menekankan bahwa kehadiran ribuan anggota APDESI dari 19 kabupaten se-Jawa Barat bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus perlindungan terhadap institusi pemerintahan desa yang dianggap telah dilecehkan.
Sukarya menyebut, APDESI telah memiliki komitmen kuat untuk saling menjaga. Jika satu desa mendapat perlakuan tidak adil, maka seluruh desa akan bergerak bersama.
“Kenapa APDESI se-Jabar hadir? Karena yang diintimidasi adalah institusi Pemdes. Kami sudah berkomitmen, jika satu desa dizalimi, maka 5.311 desa di Jawa Barat akan turun bersama. Ini peringatan agar tidak ada lagi aksi main keroyok terhadap aparatur desa,” ujarnya.
Baca Juga: Tertipu Rp185 Juta, Korban Investasi Uang Baru di Karawang Ini Bongkar Modus Kurir Fiktif
Meski situasi sempat memanas, Sukarya menunjukkan sikap yang mengedepankan penyelesaian damai. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi kondusivitas wilayah, selama harga diri dan kehormatan pemerintahan desa tetap dihormati.
Ia juga menyoroti jalannya aksi yang berlangsung tertib meski diikuti ribuan orang. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa aparatur desa tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan.
“Lihat sendiri, massa ribuan tapi tidak ada yang anarkis. Kami ini orang pemerintahan, bukan preman,” tegasnya.
Dalam hasil mediasi, kedua belah pihak disebut telah saling memaafkan secara personal. Namun demikian, Sukarya mengingatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada hubungan individu semata.
Ia menegaskan bahwa marwah institusi pemerintahan desa harus tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak, baik swasta maupun pihak lain yang berkepentingan.
Pernyataan ini menjadi penutup dari rangkaian aksi yang berlangsung sejak pagi hari dan sempat menyita perhatian publik di Karawang. Meski tensi mulai menurun, pesan yang disampaikan APDESI jelas: tidak boleh ada lagi tindakan intimidasi terhadap perangkat desa di manapun.
Dengan berakhirnya mediasi, publik kini menunggu langkah lanjutan dari pihak terkait, terutama dalam memastikan tidak terulangnya insiden serupa di masa mendatang serta menjaga hubungan harmonis antara desa dan pihak perusahaan. ***
