POJOKSATU.id, JEMBER – Rencana pembangunan markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berbuntut panjang. 

Konflik lahan antara warga lokal dan pihak militer kini makin memanas hingga memicu gelombang demonstrasi.

Ketegangan ini mencapai puncaknya saat aparat TNI mulai memasang patok lahan secara sepihak pada Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Air Mata Menyatu dengan Air Laut, Momen Haru Istri dan Anak Yudhistiro Pranoto Tabur Bunga di Tengah Laut Selat Sunda

Tindakan tersebut langsung menyulut kemarahan warga. 

Pasalnya, pematokan itu dianggap melanggar kesepakatan awal dengan DPRD Jember, di mana seluruh aktivitas dihentikan sementara hingga ada regulasi yang transparan.

Padahal, kawasan hutan yang dibidik menjadi fasilitas militer itu sejatinya telah digarap oleh masyarakat setempat sejak tahun 2000. 

Baca Juga: Korban KM Virgo Transport 8 Terjebak di Badan Kapal, Petugas SAR Temukan 3 Jenazah Baru

Posisi warga juga diperkuat oleh Surat Keputusan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (SK KHDPK) Nomor 13645/2024 dari Kementerian LHK yang diterbitkan pada April 2026.

Bahkan, saat perwakilan warga mendatangi Balai Perhutanan Sosial pada akhir Juni lalu, instansi tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada proyek apa pun di atas lahan yang telah berstatus SK KHDPK.

Merespons polemik yang kian meruncing, Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), mahasiswa, dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa empat tuntutan utama.

Baca Juga: Beasiswa Zakat 2026 Diperpanjang hingga 21 September, Cek Syarat dan Dokumen Pendaftarannya

Mereka mendesak kejelasan hukum dalam 1x24 jam, penyelesaian konflik sesuai aturan, penghentian intimidasi, hingga penolakan total terhadap pembangunan Batalyon TP demi menyelamatkan ruang hidup warga.

Menghadapi massa yang membeludak, Bupati Jember Gus Fawait dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim langsung turun menemui para demonstran.

Gus Fawait mengapresiasi langkah mahasiswa dan petani yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib. 

Menurutnya, kehadiran pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif secara bersamaan ini adalah bukti keseriusan pemerintah.

Baca Juga: Bantah Soal Kepemilikan Izin Usaha Tambang dan Kepemilikan Emas 74 Kg, Febrie Malah Jawab: Coba di Clear kan

"Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif secara bersamaan agar penyelesaian masalah tidak saling melempar tanggung jawab," tegas Gus Fawait di hadapan massa aksi.

Terkait desakan pembatalan proyek Batalyon TP, Bupati muda ini berjanji tidak akan lepas tangan, meski kewenangan penuh tidak berada di tangan Pemkab Jember.

"Meskipun kebijakan pembangunan itu bukan domain mutlak pemerintah daerah, kami memastikan Pemkab Jember tidak akan tinggal diam," paparnya.

Baca Juga: Alexander Jeremejeff Makin Nyetel, Java United Jadi Tantangan Berikutnya

Sebagai langkah konkret, Gus Fawait mengajak perwakilan mahasiswa dan petani untuk langsung beraudiensi dengan pemerintah pusat. 

Ia menilai, perdebatan panjang di tingkat daerah tidak akan menyelesaikan masalah karena ketukan palu terakhir ada di kementerian.

"Kami berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak, baik yang mendukung maupun menolak, serta mendampingi utusan warga menyampaikan suaranya ke kementerian terkait," tandas Fawait. ***