POJOKSATU.id, JEMBER – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jember secara tegas menyampaikan sikap politiknya terkait Nota Pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jember yang digelar pada Jumat (4/9/2026).
Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menegaskan bahwa perubahan anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi kegiatan rutinitas penyesuaian angka di atas kertas.
Baca Juga: Pesan Bupati Bandung untuk Guru BK: Harus Selesai dengan Diri Sendiri, Jangan Bocorkan Rahasia Siswa
Pihaknya mengingatkan bahwa anggaran daerah merupakan tolok ukur utama dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas.
"APBD adalah wajah keadilan sosial. Di dalamnya tercermin apakah kita sungguh berpihak pada rakyat kecil atau sekadar melayani kepentingan birokrasi,” ujar David saat membacakan pandangan umum fraksinya di hadapan forum rapat paripurna.
“Perubahan APBD bukan hanya soal angka, melainkan soal keberanian politik untuk menepati janji. Ingatlah, rakyat menunggu bukti, bukan janji," imbuhnya.
Baca Juga: Baru Beli Motor Atau Mobil? Jangan Langsung Dipakai Kalau Belum Punya Dokumen Ini!
David membeberkan, meskipun NasDem mengapresiasi adanya kenaikan belanja modal sebesar 66,31 persen sebagai langkah besar pembangunan, porsi anggaran tersebut tidak boleh berpusat di area perkotaan saja.
Pembangunan jalan desa, irigasi pertanian, penerangan di wilayah pelosok, hingga ruang publik di pinggiran harus dijadikan prioritas utama agar asas keadilan dapat dirasakan secara merata.
Di sisi lain, Fraksi NasDem memberikan catatan khusus mengenai proyeksi defisit anggaran yang menyentuh angka Rp 648,22 miliar.
Baca Juga: Pertamina dan Warga Karawang Tanam 3.000 Mangrove, Perkuat Benteng Pesisir Desa Sedari
Angka defisit yang cukup fantastis ini dinilai sebagai sinyal peringatan keras bagi tata kelola keuangan daerah.
Oleh sebab itu, proses rasionalisasi anggaran diminta tidak mengorbankan pelayanan dasar rakyat.
Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Sektor kesehatan dan pelayanan publik juga tidak lepas dari sorotan tajam.
David mendorong Pemkab Jember membuka peluang Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan peralatan hemodialisis (HD) atau cuci darah yang selama ini membludak di dua rumah sakit daerah.
Baca Juga: Pendekar 08 Perluas Bantuan Korban Gempa NTT dari Pendidikan Hingga Layanan Dasar
Menurut perkiraan medis, Jember idealnya memiliki sedikitnya 100 unit alat HD, termasuk penyediaan fasilitas layanan cuci darah di Rumah Sakit Kalisat untuk menjangkau masyarakat sekitar.
Mengenai wacana pengaktifan kembali retribusi parkir berlangganan, NasDem menyatakan dukungannya dengan syarat mutlak tidak boleh ada kebocoran anggaran.
Pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan dan berbasis digital.
Baca Juga: Harga Pakan Ikan Terus Naik, DKP Jabar Siapkan Terobosan 2027: Maggot hingga Skema Bantuan Dikaji
"Setiap rupiah yang masuk kas daerah adalah titipan rakyat, dan harus kembali kepada rakyat," tegas David.
Selain itu, NasDem meminta Bupati Jember mengambil langkah out of the box dalam menyelesaikan hambatan regulasi Tata Ruang yang memacetkan potensi PAD dari sektor investasi.
Mengingat ancaman cuaca ekstrem El Nino, fraksi ini juga mendorong penambahan alokasi operasional, sarana prasarana, serta alat pelindung diri bagi petugas TRC BPBD dan Damkar yang mengawal 31 kecamatan di Jember.
Baca Juga: Gempa Cilacap M5,4 Berpusat di Laut Kedalaman 69 Km, Terasa Kebumen hingga Pacitan
Sebagai penutup, Fraksi Partai NasDem menyetujui agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. ***
