POJOKSATU.id, Bandung – Tingginya harga pakan masih menjadi persoalan serius bagi pembudidaya ikan di Jawa Barat.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat kini mencari jalan keluar untuk menekan beban biaya produksi, mulai dari pemanfaatan maggot sebagai bahan pakan alternatif hingga mengkaji kemungkinan skema intervensi bagi pembudidaya pada 2027.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Rinny Cempaka, di tengah upaya pemerintah daerah menjaga produksi perikanan budidaya sekaligus memperluas pasar produk UMKM perikanan.

Ditemui di sela kegiatan bazar UMKM di halaman Kantor DKP Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat, 4 September 2026, Rinny mengakui persoalan pakan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya.

Kenaikan harga pakan berpengaruh langsung terhadap biaya produksi yang harus ditanggung pembudidaya. Terlebih, sejumlah bahan baku pakan masih berkaitan dengan produk impor sehingga pergerakan nilai tukar turut memberi tekanan terhadap harga.

“Urusan pakan ini juga jadi PR. Apalagi sekarang dolar juga naik, otomatis pakan ini naik terus harganya mengikuti karena kan impor,” kata Rinny.

Kondisi tersebut menjadi penting karena pakan merupakan komponen utama dalam usaha budidaya ikan. Ketika biaya produksi meningkat sementara harga jual ikan tidak bergerak sebanding, margin keuntungan pembudidaya pun semakin tertekan.

DKP Jabar mulai melihat sejumlah pilihan yang memungkinkan dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan konvensional.

Maggot Mulai Dilirik untuk Pakan Ikan

Salah satu alternatif yang kini mulai didorong adalah pemanfaatan maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF).

Maggot dapat diolah menjadi tepung dan dimanfaatkan sebagai salah satu bahan campuran pakan ikan.

Bagi sektor budidaya, penggunaan bahan pakan alternatif menjadi pilihan yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan formulasi pakan yang lebih ekonomis tanpa mengabaikan kebutuhan nutrisi ikan.

Namun, DKP Jabar tidak hanya melihat alternatif bahan baku pakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai mengkaji kemungkinan bentuk intervensi yang dapat membantu pembudidaya menghadapi tingginya harga pakan.

Rinny menegaskan, formulasi kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan begitu saja. Skema yang dipilih harus sesuai regulasi, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, tidak membuka ruang penyalahgunaan, sekaligus tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Ini sedang kita coba kaji. Kira-kira yang paling pas bentuknya seperti apa, kemudian mekanismenya bagaimana, yang tentunya aman dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Akankah Ada Bantuan Pakan Ikan?

Rinny membandingkan persoalan tersebut dengan sektor pertanian. Petani selama ini telah mengenal skema subsidi pupuk sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung kegiatan produksi.

Di sektor perikanan, pakan juga menjadi kebutuhan utama pembudidaya. Namun, hingga kini belum ada pola bantuan serupa yang dapat diterapkan secara luas.

Itulah yang kini sedang dicari formulanya oleh DKP Jabar.

Meski demikian, Rinny menegaskan Pemprov Jabar belum memutuskan akan memberikan subsidi pakan ikan. Tahap yang berlangsung saat ini masih berupa kajian untuk menentukan bentuk intervensi yang paling memungkinkan diterapkan.

Kajian tersebut juga mendapat dorongan dari DPRD.

Jika formulasi dan mekanismenya telah ditemukan, DKP Jabar berharap program untuk membantu pembudidaya menghadapi tingginya biaya pakan dapat mulai diuji coba pada 2027.

“Insya Allah didoakan teman-teman pembudidaya supaya ini juga bisa goal di provinsi, kemudian bisa jadi inspirasi untuk nasional,” kata Rinny.

Upaya menjaga produksi perikanan budidaya memang menjadi perhatian tersendiri. Rinny mengungkapkan produksi ikan budidaya tahun ini mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi kondisi musim.

DKP Jabar pun menjalankan sejumlah program untuk menopang pembudidaya, termasuk bantuan calon induk serta fasilitas kolam bioflok.

Untuk ikan air tawar, Nila Nirwana menjadi salah satu komoditas yang terus dikembangkan. Ketersediaan benih berkualitas juga menjadi perhatian agar hasil budidaya yang diperoleh pembudidaya sepadan dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan.

Lebih dari 30 UMKM Ikut Bazar DKP Jabar

Persoalan sektor perikanan ternyata tidak berhenti ketika ikan berhasil dipanen.

Di sisi hilir, pelaku usaha masih berhadapan dengan tantangan lain, yakni pasar.

Hal itulah yang melatarbelakangi DKP Jabar rutin menyediakan ruang pemasaran bagi UMKM, terutama usaha yang mengolah hasil perikanan.

Pada Jumat pagi, halaman Kantor DKP Jabar di Bandung berubah menjadi area bazar. Lebih dari 30 pelaku UMKM hadir membawa beragam produk untuk dipasarkan.

“Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya supaya secara rutin melakukan pemasaran dengan mengajak teman-teman UMKM, terutama untuk produk perikanan,” ujar Rinny.

Tidak seluruh peserta menjual produk olahan ikan. DKP Jabar juga menggandeng sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dekranasda.

Kolaborasi tersebut membuat pilihan produk yang ditawarkan kepada pengunjung menjadi lebih beragam sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.

Program tersebut sejalan dengan upaya DKP Jabar memperkuat promosi dan akses pasar produk unggulan daerah.

Dalam Sunda Karsa Fest–Karya Kreatif Jawa Barat 2026, misalnya, DKP Jabar juga terlibat dalam kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia Jawa Barat, UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem usaha serta akses pasar produk lokal.

Produk UMKM Perikanan Harus Aman

Namun, semakin terbukanya akses pasar harus diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas produk.

Rinny mengatakan keamanan dan kelayakan produk tetap menjadi perhatian utama. Pelaku UMKM didorong memenuhi berbagai persyaratan dan sertifikasi yang dibutuhkan agar produk yang sampai kepada konsumen benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

Karena itu, bazar tidak hanya dijadikan sebagai tempat berjualan.

DKP Jabar juga mengisinya dengan kegiatan edukasi melalui podcast yang melibatkan pelajar dari jenjang TK, SD hingga SMA serta para pelaku usaha.

Materi yang dibahas antara lain pentingnya meningkatkan konsumsi ikan serta bagaimana menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan berkualitas.

Dari halaman Kantor DKP Jabar itu terlihat bahwa persoalan sektor perikanan memiliki mata rantai yang panjang.

Pembudidaya membutuhkan benih berkualitas dan pakan dengan harga yang terjangkau. Setelah ikan dipanen, pelaku usaha membutuhkan dukungan pengolahan, jaminan keamanan produk, hingga akses pasar.

DKP Jabar kini mencoba masuk ke mata rantai tersebut dari dua sisi sekaligus.

Di hulu, pekerjaan besarnya adalah mencari cara agar biaya pakan tidak semakin membebani pembudidaya. Sementara di hilir, ruang pasar bagi UMKM terus dibuka.

Tahun 2027 akan menjadi periode penting apabila kajian intervensi pakan tersebut menemukan formulasi yang dapat dijalankan. Bagi para pembudidaya ikan di Jawa Barat, hasil kajian itu tentu layak ditunggu.***