POJOKSATU.id, JEMBER – Aksi demo menolak rencana hutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember senilai Rp786 berlangsung pada Senin (9/8/2026) di halaman Gedung DPRD Jember.
Aksi unjuk rasa tersebut diinisiasi oleh massa gabungan dari Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) dan Laskar Jahanam (Jalinan Hati Manusia).
Aksi protes yang menolak rencana Pemkab Jember ini dikomandoi langsung oleh tokoh petani, Jumantoro.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Rumah di Maleer, Wakil Wali Kota Bandung Turun Langsung Bantu Korban
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi demonstrasi di halaman DPRD Jember ini sempat diwarnai sedikit chaos.
Namun, ketegangan berhasil diredam setelah perwakilan demonstran dipersilakan masuk ke ruang rapat untuk beraudiensi secara langsung.
Kehadiran perwakilan massa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Jember lintas fraksi.
Mereka yang menemui demonstran di antaranya adalah Ardi Pujo Prabowo dan Hanan Kukuh Ratmono dari fraksi Gerindra, David Handoko Seto dari fraksi Nasdem, Alfan Yusfi dari PDIP dan Nurhuda Candra Hidayat dari fraksi PKB.
Dalam audiensi tersebut, Jumantoro mendesak keras agar Bupati Jember segera mencabut usulan pinjaman daerah dan menghentikan pemborosan anggaran.
Ia juga menuntut agar dewan berpihak kepada rakyat untuk membenahi tata kelola pembangunan di Jember.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung Kebut Raperda Proyek Rp477,95 Miliar, RSUD Ujungberung Ditarget Rampung 2029
"Saya hanya menjembatani keinginan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Yang pertama adalah tolak utang! Rencana utang yang kurang lebih Rp786 miliar itu sangat menyakitkan petani dan menyakitkan masyarakat Kabupaten Jember," tegas Jumantoro.
Lebih lanjut, tokoh petani tersebut juga mempertanyakan transparansi anggaran.
Ia menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang disebutnya mencapai lebih dari Rp600 miliar namun belum memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Secara spesifik, FKMCJ juga mengkritik berbagai program seremonial Pemkab Jember yang dinilai menghamburkan uang rakyat.
"Sesuatu yang euforia seperti program Bunga Desa, euforia di alun-alun, dan sebagainya, sebaiknya dihilangkan. Berikan kepada program-program yang lebih bermanfaat, jangan jadikan orang sakit dan masyarakat miskin sebagai alat," kritiknya.
Baca Juga: Soal Tunjangan DPRD, Bupati Cirebon Diminta Tak Asal Teken APBD 2027
Selain masalah anggaran, massa juga mendesak pengusutan tuntas kasus-kasus hukum di Jember dan secara eksplisit menuntut agar tim TP3D segera dibubarkan karena dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah.
Di hadapan awak media, Jumantoro menunjukkan lembar pakta persetujuan aspirasi yang disodorkan kepada anggota dewan.
Ia meluapkan kekecewaannya karena ada beberapa fraksi yang tidak hadir untuk membubuhkan tanda tangan.
"Yang tanda tangan hanya dari Fraksi PDI. Gerindra, PKB, Nasdem, Golkar, PKS, dan PPP kosong. Partai yang tidak pro rakyat kalau begini ini," pungkasnya. ***
