POJOKSATU.ID – Penguatan sistem dan pelayanan perbankan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah.
Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, penggunaan anggaran operasional perbankan perlu dipahami secara menyeluruh sesuai fungsi dan tanggung jawab institusi.
Sebagai bank milik daerah, Bank Jambi memiliki tanggung jawab dalam menjaga pelayanan keuangan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung, Simak Rute hingga Lokasi Parkirnya
Praktisi Hukum dan Pengamat Perbankan, Elas Anra Dermawan, SH menyatakan, pperasional perbankan tidak dapat hanya dilihat dari besar kecilnya angka anggaran saja.
"Tetapi juga harus dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan nasabah," ujar Elas, dikutip Pojoksatu.id, Jumat 15 Mei 2026.
Dalam praktik perbankan modern, kebutuhan operasional mencakup beebrapa hal penting.
Seperti pengawasan internal, koordinasi manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan sistem teknologi informasi dan keamanan digital.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking principle sebagaimana diatur dalam regulasi sektor keuangan nasional.
Penguatan penelitian dan pengembangan di sektor perbankan juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi tantangan transformasi digital.
Baca Juga: Program TMMD Kodim Cilegon Ubah Rumah Reyot Milik Warga Pulomerak Jadi Hunian Layak
Ancaman kejahatan siber yang terus berkembang membuat sektor perbankan membutuhkan sistem keamanan digital yang lebih kuat demi menjaga perlindungan dana dan data nasabah.
“Penguatan sistem keamanan digital saat ini bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Elas.
Dari sudut pandang politik kebijakan publik, kritik terhadap penggunaan anggaran tetap merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Namun kritik tersebut diharapkan tetap proporsional dan berbasis data agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap stabilitas lembaga keuangan daerah.
Sementara kepercayaan publik disebut sebagai fondasi utama dalam sistem perbankan.
Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Sekolah Lansia Perempuan, Fokus Jaga Lansia Tetap Sehat dan Produktif
"Karena itu, transparansi, evaluasi internal, dan keterbukaan informasi harus terus diperkuat oleh setiap lembaga keuangan," tegas dia.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa peningkatan kualitas pelayanan, penguatan teknologi, dan koordinasi kelembagaan membutuhkan dukungan operasional yang memadai.
Pada akhirnya, seluruh kebijakan operasional perbankan harus bermuara pada perlindungan kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Baca Juga: Xi Jinping Bawa Trump ke Bekas Taman Kekaisaran China, Berisi Pohon Berusia Ratusan Tahun
Selama terdapat komitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki kualitas pelayanan, maka langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari penguatan institusi untuk kepentingan masyarakat luas.***