1 Oktober 1965, Hari Ketika Kekuasaan Soekarno Perlahan Mulai Surut, Tanpa Perintah

POJOKSATU.id - Malam 30 September 1965 menjadi salah satu malam paling gelap dalam sejarah Indonesia.

Sejumlah jenderal Angkatan Darat dijemput paksa. Enam jenderal dan seorang perwira kemudian tewas.

Hingga kini, pertanyaan tentang siapa dalang sebenarnya di balik Gerakan 30 September atau G30S belum sepenuhnya menemukan jawaban.

PKI, konflik internal Angkatan Darat, keterlibatan pihak asing, hingga dugaan keterlibatan tokoh-tokoh politik pernah menjadi bagian dari berbagai teori yang berkembang.

Namun, ada satu hal yang perlahan terlihat jelas dari peristiwa itu: 1 Oktober 1965 menjadi titik balik perjalanan hidup Presiden Soekarno.

Pagi itu, matahari yang terbit di Jakarta seolah menyinari sebuah Indonesia yang berbeda. Soekarno masih Presiden, tetapi kekuasaan yang selama ini berada di tangannya mulai bergeser.

Soeharto Mengambil Kendali
Pagi 1 Oktober, Soekarno semula hendak menuju Istana Merdeka. Namun, di tengah perjalanan, ia mendapat kabar tentang penembakan di rumah Jenderal AH Nasution dan adanya pasukan yang mencurigakan di sekitar Istana.

Demi keselamatan Presiden, rombongan akhirnya menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Di tempat itu, Brigjen Soepardjo, salah satu pimpinan G30S, melaporkan bahwa kelompoknya telah mengambil tindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.

Soekarno justru memerintahkan agar gerakan tersebut dihentikan dan menolak permintaan dukungan.

Pada saat yang sama, di Markas Kostrad, Mayjen Soeharto mulai bergerak.

Karena Jenderal Ahmad Yani belum diketahui keberadaannya, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Langkah itu kemudian menjadi awal dari dualisme kekuasaan yang semakin nyata.

Ketika Presiden Soekarno meminta Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah menghadap, Soeharto melarangnya.

Kepada utusan Presiden, Soeharto menyampaikan bahwa karena Panglima Angkatan Darat tidak berada di tempat, seluruh instruksi untuk Angkatan Darat agar disampaikan melalui dirinya.

Bagi Soekarno, tindakan itu jelas menimbulkan persoalan. UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Soekarno kemudian menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta mengembalikan kendali kepada Presiden. Soeharto tetap memegang kendali pasukan.

Kekuasaan Berpindah Tanpa Suara Tembakan
Menteri dalam Kabinet Soekarno, Oei Tjoe Tat, kelak menggambarkan perubahan itu sebagai pergeseran kekuasaan yang berlangsung sangat cepat.

Menurutnya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965, kekuasaan de facto sudah terlepas dari tangan Soekarno. Presiden masih memiliki mikrofon untuk berbicara, tetapi inisiatif dan kendali atas keadaan mulai hilang.

Sementara itu, Soeharto bergerak menguasai pusat-pusat informasi.

RRI dan TVRI berada dalam pengaruh Angkatan Darat. Sejumlah surat kabar juga dilarang terbit, sementara media yang berada di bawah kendali Angkatan Darat terus memberitakan G30S sebagai gerakan yang kejam.

Dengan penguasaan informasi, Soeharto memiliki ruang besar untuk membentuk opini masyarakat mengenai apa yang terjadi.

Pada malam 1 Oktober, melalui RRI, Soeharto mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat.

Padahal, Soekarno sebelumnya telah mengambil alih tanggung jawab Angkatan Darat dan menunjuk Pranoto sebagai caretaker.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berjalan dari Istana.

Supersemar dan Berakhirnya Kekuasaan Soekarno
Beberapa bulan berikutnya, posisi Soekarno semakin terdesak.

Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dari posisi itu, ia memiliki kekuatan besar untuk membersihkan Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terkait G30S.

Tekanan politik terhadap Soekarno juga semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa bermunculan, sementara pemerintahan mengalami krisis. Puncaknya terjadi pada Maret 1966.

Tiga jenderal, yakni Brigjen M. Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, dan Brigjen Amirmachmud, menemui Soekarno di Istana Bogor. Mereka membawa pesan bahwa Soeharto membutuhkan kewenangan untuk mengatasi keadaan.

Dari pertemuan itulah lahir Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Sejak saat itu, kekuasaan Soeharto semakin sulit dibendung.

Sehari setelah Supersemar, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sejumlah menteri kemudian ditahan. Struktur politik negara juga perlahan diubah.

Soekarno berkali-kali memprotes tindakan tersebut karena menilai Soeharto telah bertindak melampaui kewenangannya. Namun, protes itu tidak mampu menghentikan laju perubahan kekuasaan.

Bambang Widjanarko, ajudan Soekarno, kelak menulis bahwa berdasarkan Supersemar yang ditandatangani Soekarno itulah jalan hidup sang Presiden berubah dan karier politiknya berakhir.

Soekarno Memilih Tidak Melawan
Sesungguhnya, Soekarno masih memiliki pendukung.

Sejumlah kesatuan militer masih berdiri di belakangnya. Bahkan, Komandan Korps Komando Mayjen Hartono pernah menyatakan kesiapan membela Presiden.

Namun, perintah untuk melawan tidak pernah datang. Oei Tjoe Tat menulis bahwa banyak orang menunggu instruksi Soekarno, tetapi instruksi itu tidak kunjung diberikan.

Di balik keputusan tersebut terdapat satu kekhawatiran besar: perang saudara.

Soekarno disebut tidak ingin Indonesia terpecah hanya demi mempertahankan kekuasaannya. Baginya, kemenangan politik tidak berarti jika bangsa Indonesia harus membayar dengan pertumpahan darah.

Pada akhirnya, pilihan itu membuat Soekarno semakin sendirian. Pada Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Ketika mendengar keputusan tersebut di Istana Bogor, Soekarno disebut terpukul. Dalam kesunyian, ia hanya mengatakan, “Aku telah berusaha memberikan segala sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.”

Kalimat itu menjadi semacam penutup bagi sebuah era. G30S masih menyisakan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa tersebut.

Namun, sejarah mencatat akibatnya dengan lebih jelas: sejak 1 Oktober 1965, posisi Soekarno perlahan surut, sementara Soeharto mulai membangun kekuasaan yang kelak bertahan lebih dari tiga dekade. ***