POJOKSATU.id — Di tengah gegap gempita peringatan Hari Kartini, tepat pada 21 April 1984, sejarah politik Indonesia mencatat satu peristiwa yang tak banyak orang ketahui, Deklarasi Cendana.
Deklarasi Cendana dinilai sebagai peristiwa yang mempertegas cengkeraman keluarga Presiden Soeharto, terutama putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut, dalam tubuh Partai Golkar — partai politik yang menjadi mesin kekuasaan Orde Baru saat itu.
Deklarasi Cendana menjadi simbol konsolidasi kekuatan politik keluarga Cendana di bawah bendera Golkar.
Saat sebagian besar rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini dengan refleksi atas peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, elite politik di lingkaran kekuasaan Soeharto saat itu justru menggelar pertemuan tertutup yang sarat strategi.
Deklarasi yang lahir di kediaman Cendana ini berisi kesepakatan politik antara Presiden Soeharto, para pimpinan Golkar, dan unsur ABRI untuk memperkuat barisan menjelang Pemilu mendatang.
Kesepakatan tersebut bukan hanya memantapkan posisi Soeharto sebagai tokoh sentral dalam penentuan arah politik, tetapi juga menegaskan dominasi Golkar sebagai kendaraan politik utama Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaan di tengah kecaman terhadap praktik demokrasi semu di Indonesia, saat itu.
Soeharto merasa perlu memastikan bahwa Golkar akan selalu menjadi alat legitimasi pemerintahannya, bahkan melampaui peran formal partai politik.
Tidak hanya sekadar penguatan struktur, Deklarasi Cendana adalah penegasan relasi istimewa antara Golkar, militer, dan kekuasaan negara di bawah komando Orde Baru.
Setelah peristiwa ini, gerakan oposisi dan partai politik lain makin terdesak, sementara Golkar tampil dominan dalam pemilu yang berlangsung pada 1987, dengan kemenangan mutlak yang telah diprediksi sejak awal.
Bahkan, dalam periode ini, pola sentralisasi kekuasaan oleh Presiden Soeharto mencapai puncaknya.
Berbagai instrumen politik, militer, birokrasi, hingga organisasi masyarakat dan media dimobilisasi untuk merawat stabilitas yang disebut-sebut sebagai "keamanan nasional" demi pembangunan ekonomi.
Bertahan Hingga di Ujung Reformasi
Dua belas tahun setelah deklarasi tersebut, pernyataan terang-terangan mengenai hubungan Golkar dengan militer kembali mencuat di hadapan publik.
"Di balik baju hijau tentara, setiap anggota ABRI adalah kader Golkar. Jadi anggota ABRI dilarang ragu-ragu mendukung Golongan Karya. ABRI dan Golkar sejak awal hidup tidak pernah terpisah, dan yang akan datang tidak boleh berpisah," ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Hartono.
Ucapan Jenderal Hartono ini disampaikan di hadapan ribuan peserta Temu Kader Golkar yang digelar di Lapangan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 13 Maret 1996. Dua tahun sebelum reformasi datang.
Pernyataan itu menegaskan secara gamblang bahwa Golkar bukan hanya sebuah kekuatan politik sipil, melainkan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pertahanan dan keamanan negara di masa Orde Baru.
Golkar Bukan Lahir dari Soeharto
Ada pandangan lain yang mengejutkan: Golkar itu sendiri sebenarnya bukan lahir dari rahim Soeharto, melainkan dari gagasan Presiden Sukarno.
Sejarawan David Reeve dalam bukunya “Golkar: Sejarah yang Hilang” mengungkap bahwa ide pembentukan ‘golongan fungsional’ muncul pada 1955, sebagai upaya Soekarno untuk mengubur sistem partai politik yang kala itu dianggap tak lagi relevan.
Namun, gagasan itu kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh militer, hingga bertransformasi menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964.
Setelah peristiwa politik 1965, Golkar menjadi kendaraan politik yang efektif bagi Soeharto untuk memantapkan kekuasaannya.
Dengan restu militer, Golkar menang telak dalam Pemilu 1971, meraup 62,8 persen suara.
Bahkan, melalui Peraturan Pemerintah dan kebijakan dalam negeri, pegawai negeri sipil dan anggota ABRI diarahkan untuk mendukung Golkar, menciptakan struktur kekuatan politik yang nyaris tak tertandingi.
Posisi Golkar makin menguat seiring pengaruh militer yang dominan di tubuh partai, yang semakin dipertegas dalam momen Deklarasi Cendana 1984.
Kala itu, Soeharto secara terang-terangan menempatkan keluarganya dalam orbit kekuasaan Golkar.
Siti Hardiyanti Rukmana menjadi wajah baru yang diplot masuk dalam lingkar elite partai, sementara militer terus berada di garis belakang sebagai ‘pembisik setia’ dan pengawal stabilitas politik.
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahwa dominasi Golkar saat itu tak lepas dari peran militer yang melekat dalam setiap keputusan strategis partai.
“Golkar di bawah Orde Baru adalah instrumen kekuasaan negara, bukan semata partai politik biasa. Hubungannya dengan kekuasaan bukan hubungan fungsional, tapi organik,” katanya.
Baca Juga: 4 Sosok Ini Dicalonkan Sebagai Capres Alternatif Untuk Melawan Soeharto, Ada yang Berakhir di Bui
Ketika Golkar Mulai Pudar
Namun, gemerlap dominasi Golkar mulai pudar seiring krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997.
Reformasi bergulir, Soeharto lengser pada Mei 1998, dan hubungan mesra antara Golkar dengan ABRI resmi putus pada Oktober 1998. Meski begitu, Golkar bukanlah partai yang mudah tumbang.
Meskipun sempat dianggap sebagai warisan Orde Baru yang harus dibubarkan, partai ini justru mampu bertahan, bahkan bertransformasi.
Dalam Pemilu 1999, Golkar memang anjlok dari 74,51 persen menjadi 22,44 persen, kalah dari PDI Perjuangan.
Namun, di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, partai ini melakukan perombakan total dengan membentuk paradigma baru, hingga berhasil menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan meraih suara 21,58 persen, mengungguli PDI Perjuangan.
“Pasca-Reformasi mereka sudah selesai dengan Orde Baru. Kemampuan bertahan itu karena Golkar adaptif dalam membaca konstelasi politik,” ujar Arya Fernandes menegaskan.
Melihat peristiwa itu, Deklarasi Cendana 21 April 1984 tetap menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang Golkar, yang bukan hanya mencerminkan dominasi politik keluarga Soeharto, tetapi juga menjadi saksi bisu bergesernya hubungan kekuasaan, militer, dan politik yang bertahan hingga ujung kekuasaan Orde Baru. ***