POJOKSATU.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun pada 2027.

Angka tersebut meningkat sekitar Rp100 triliun dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran pendidikan tersebut disusun sesuai amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk pendidikan.

Baca Juga: Manfaatkan TV Pendidikan, Kemendikdasmen Bangun Studio Terpusat Guru Terbaik di Jakarta Tahun Ini

"Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya, dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8/2026).

Anggaran Pendidikan 2027 untuk Apa Saja?
Dari total Rp820,9 triliun, pemerintah menyiapkan anggaran untuk sejumlah program pendidikan dan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berikut sasaran utama yang disampaikan pemerintah:
- Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa.

- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

- Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru.

Baca Juga: Beasiswa Kedokteran IUHW Jepang dan Kemenkes 2026 Dibuka, Fully Funded hingga 6 Tahun

- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekitar 60,6 juta penerima.

- Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda.

- Renovasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.215 satuan pendidikan.

- Pembangunan 100 Sekolah Rakyat serta operasional 166 Sekolah Rakyat.

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa.

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.

- TPG ASN daerah untuk 1,7 juta guru.

- Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru.

- Bantuan operasional untuk 148 museum dan taman budaya.

- Beasiswa LPDP untuk pendidikan tinggi.

Baca Juga: Minimarket Diminta Bagikan Makanan ke Korban Gempa 7,7 Flores, Paling Terdampak di Utara

Fokus Kebijakan Pendidikan 2027
Pemerintah menetapkan sejumlah arah kebijakan pendidikan dalam RAPBN 2027.

Kebijakan tersebut meliputi pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan melalui PIP dan KIP Kuliah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA dan Sekolah Rakyat, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemerintah juga menempatkan MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif dan afirmatif.

Baca Juga: CRESTA Resmi Diperkenalkan, Hunian Tepi Danau dengan Fasilitas Premium di Bekasi

Anggaran MBG 2027 Capai Rp240 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sementara mengalokasikan Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027.

"[Anggaran MBG] Rp240 triliun sementara. Nanti kita lihat. Kan kita ada refocusing, ada refocusing. Iya, Rp240 [triliun]," kata Zulhas usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Anggaran tersebut masih dapat berubah setelah pemerintah melakukan refocusing.

Menurut Zulhas, evaluasi anggaran berkaitan dengan pelaksanaan program MBG, termasuk kondisi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

7.000 SPPG Diberi Peringatan
Zulhas mengatakan terdapat sekitar 7.000 SPPG yang masih dalam proses memenuhi persyaratan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Pemerintah memberikan waktu tambahan bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

Baca Juga: Pemkab Jember Ajukan Pinjaman Rp786,5 Miliar, Pengamat Hukum Publik Sebut Wajar untuk Pembangunan

"Ada 7.000 SPPG yang sedang kita peringatkan. Yang SLHS-nya belum jadi, ya, kita kasih waktu yang setahun itu seminggu. Yang di bawah setahun, kita kasih perpanjangan satu minggu lagi. Kalau enggak, ya bisa ditutup," ujar Zulhas.

Pemerintah juga akan menyesuaikan jumlah penerima manfaat MBG dalam menentukan kebutuhan anggaran.

"Penerima manfaat kira-kira hampir lebih kurang more or less 70 juta," lanjutnya.

Refocusing MBG Dilakukan Dua Bulan
Zulhas mengatakan pemerintah akan melakukan refocusing anggaran MBG dalam waktu sekitar dua bulan.

Baca Juga: Flores Diguncang Puluhan Gempa Susulan, Terbesar Capai M6,5

Penataan tersebut juga berkaitan dengan pembangunan SPPG baru. Pemerintah akan memperhatikan kebutuhan wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Yang perlu agak waktu panjang, mungkin makan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru ya tambahan yang di Pulau Jawa," kata Zulhas.

Ia juga mengakui pelaksanaan MBG selama setahun terakhir menghadapi berbagai kendala.

"Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ya pontang-panting luar biasa terjadi di sana-sini. Kami terus-menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan berbagai kendala, dan sudah diambil tindakan," ujarnya. ***