POJOKSATU.id - Gelar sarjana ternyata belum menjadi jaminan seseorang bekerja sesuai tingkat pendidikannya.
Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat sekitar 8 juta lulusan sarjana bekerja di bawah tingkat pendidikan mereka.
Temuan tersebut dimuat dalam Labor Market Brief Volume 7 Nomor 7, Juli 2026, bertajuk “Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?” yang ditulis Muhammad Hanri, PhD dan Nia Kurnia Sholihah, MD.
Baca Juga: Promo Kemerdekaan XLSMART Hadirkan Diskon dan Kuota Tambahan di Berbagai Layanan
Laporan tersebut menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.
Selain persoalan pekerjaan yang berada di bawah tingkat pendidikan, LPEM FEB UI juga memetakan bidang studi yang paling banyak ditemukan di antara pengangguran berpendidikan minimal S1.
Lima Bidang Studi Mendominasi
Dari data tersebut, lima bidang studi secara bersama-sama mencakup sekitar 40 persen pengangguran lulusan sarjana.
Baca Juga: Naik Bandros Cuma Rp81, Dishub Bandung Siapkan 12 Armada Selama HUT RI
Rinciannya adalah manajemen 10,3 persen, hukum 9 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, dan akuntansi 5,1 persen.
Manajemen menjadi bidang studi dengan proporsi terbesar. Namun, angka tersebut tidak berarti lulusan manajemen memiliki tingkat pengangguran paling tinggi.
LPEM FEB UI menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan komposisi bidang studi di antara para penganggur, bukan tingkat pengangguran masing-masing jurusan.
“Data tersebut memperlihatkan bidang studi yang paling banyak ditemukan di antara penganggur yang lulus minimal S1, bukan tingkat pengangguran bidang studi masing-masing,” demikian penjelasan dalam laporan LPEM FEB UI.
Untuk mengetahui bidang studi mana yang paling berisiko menganggur, jumlah pengangguran harus dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja dari bidang studi yang sama.
Temuan menarik lainnya datang dari bidang ilmu komputer atau informatika, yang menyumbang sekitar 4,6 persen dari pengangguran lulusan minimal S1.
Angka ini menjadi perhatian karena bidang teknologi selama ini kerap dianggap memiliki prospek kerja kuat.
Baca Juga: Bawa Pesan Rekonsiliasi, Tantan Sulthon Bukhawan Nahkodai PWI Jawa Barat 2026–2031
Namun, kebutuhan industri yang berubah cepat, perbedaan kualitas pendidikan, keterampilan praktis, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi tertentu dapat memengaruhi daya serap lulusan.
Ketika Jumlah Sarjana Lebih Cepat dari Pekerjaan
Persoalan yang lebih besar sebenarnya bukan sekadar jurusan mana yang paling banyak ditemukan di antara pengangguran.
Fenomena jutaan sarjana yang bekerja di bawah tingkat pendidikannya dapat menjadi tanda bahwa pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada pertumbuhan pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan tinggi.
Baca Juga: Bupati Karawang Ajak Warga Jaga Pilkades Digital Tahun Ini Tetap Aman, Damai dan Demokratis
LPEM FEB UI juga melihat adanya persoalan dalam hubungan antara pendidikan, kompetensi lulusan dan kebutuhan pemberi kerja.
“Hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja belum cukup kuat,” tulis peneliti LPEM FEB UI.
Kondisi tersebut menjadi relevan ketika pemerintah tengah mengembangkan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai perguruan tinggi baru.
Menurut LPEM FEB UI, tantangan URI bukan sekadar menentukan program studi yang populer atau mudah menarik mahasiswa.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Air Gun di Balikpapan, Ternyata Statusnya Mahasiswa
Yang lebih penting adalah memastikan bidang yang dibuka menjawab kebutuhan nyata.
“Poin penting yang perlu dirancang oleh URI tidak hanya program apa saja yang mudah dibuka atau populer di kalangan mahasiswa, tetapi juga kompetensi apa yang belum tersedia, kebutuhan wilayah atau sektor apa yang belum terlayani, serta bagaimana kampus menghasilkan lulusan dengan posisi yang jelas di pasar kerja.”
Universitas Baru Jangan Sekadar Menambah Lulusan
Perluasan akses pendidikan tinggi tetap penting. Namun, menambah kapasitas perguruan tinggi tanpa memperhitungkan kebutuhan ekonomi berisiko hanya memperbesar jumlah lulusan tanpa memperluas pekerjaan yang sesuai.
LPEM FEB UI menilai pendirian universitas baru harus disertai bidang keilmuan yang benar-benar dibutuhkan, standar mutu yang kuat, pengisian kesenjangan akses serta keterhubungan dengan strategi pengembangan ekonomi dan penciptaan pekerjaan.
Jika tidak, kebijakan pendidikan tinggi berpotensi hanya berfokus pada sisi pasokan lulusan.
“Penambahan kapasitas pendidikan tinggi melalui pendirian universitas baru, tanpa ada perencanaan yang terkait dengan kebutuhan ekonomi, bisa berdampak pada peningkatan jumlah lulusan, tanpa memperbesar peluangnya untuk mendapat pekerjaan sesuai.”
Karena itu, penguatan perguruan tinggi yang sudah ada, perbaikan hubungan kampus dengan dunia kerja dan penciptaan lebih banyak pekerjaan berketerampilan tinggi juga dinilai sama pentingnya dengan mendirikan universitas baru.***
