POJOKSATU.id – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengaku biaya menyekolahkan anak di Singapura pernah terasa lebih murah dibandingkan di Jakarta, memantik diskusi luas mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. 

Meski pengalaman tersebut merujuk pada kondisi sekira tahun 2008, pengakuan Tito dianggap kembali mengangkat persoalan yang hingga kini masih dirasakan banyak keluarga, yakni tingginya biaya pendidikan di luar uang sekolah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Menara Bidakara, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, Tito menyampaikan pengalamannya ketika membiayai pendidikan anak.

"Mohon maaf ini, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah di Singapura nyekolahin anak dibandingkan dengan saya di Jakarta, jujur aja," ujarnya.

Baca Juga: Keruk 10 Juta M3 Sedimentasi, Kang DS Manfaatkan Kemarau Atasi Banjir Bandung via Pentahelix

Pernyataan mantan Kapolri tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar, yakni apakah pendidikan di Indonesia memang masih membebani masyarakat, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar setiap tahun.

Biaya Sekolah Bukan Hanya Soal SPP

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memperkuat pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan di sejumlah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). 

Di banyak sekolah negeri, orang tua bahkan tidak lagi dikenai pungutan SPP.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pengeluaran keluarga tidak berhenti pada biaya sekolah.

Orang tua masih harus menyiapkan anggaran untuk seragam, buku pelajaran dan buku pendamping, perlengkapan sekolah, transportasi harian, uang makan, kegiatan pembelajaran, hingga kebutuhan perangkat digital dan akses internet yang kini menjadi bagian dari proses belajar.

Baca Juga: Astra Honda Siap Lanjutkan Performa Positif di ARRC Mandalika 2026

Bagi keluarga yang memiliki dua hingga tiga anak, beban tersebut tentu menjadi lebih besar karena hampir seluruh kebutuhan pendidikan harus dipenuhi secara bersamaan.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai dana BOS pada dasarnya merupakan bantuan operasional sekolah, bukan pembiayaan penuh seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik.

Ia menjelaskan besaran BOS yang diterima sekolah masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan riil pendidikan maupun dukungan pembiayaan yang diberikan sejumlah negara lain.

Menurut Satriwan, besaran BOS berkisar sekitar Rp750 ribu hingga Rp1 juta per siswa SD per tahun, sekitar Rp1,2 juta untuk jenjang SMP, dan sekitar Rp1,6 juta per siswa SMA per tahun bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta penerima BOS.

Karena itu, menurutnya, berbagai komponen pembiayaan pendidikan masih harus ditanggung oleh keluarga.

Baca Juga: Kompetisi Jurnalistik Cek Kesehatan Gratis 2026 Dibuka, Total Hadiah Puluhan Juta Rupiah Menanti

Pengeluaran Masyarakat Jakarta Terus Naik

Besarnya beban pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya biaya hidup masyarakat perkotaan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta mencapai Rp2.962.412 per bulan, meningkat sekitar 6,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.794.485.

Kenaikan tersebut terutama dipicu meningkatnya pengeluaran kelompok nonmakanan, seperti perumahan, transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya.

Dalam publikasi Pola Konsumsi Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2025, BPS juga mencatat proporsi pengeluaran nonmakanan kembali meningkat menjadi 61,07 persen pada 2025 setelah sempat berada di angka 60,34 persen pada 2024. 

Baca Juga: Farhan Pasang Badan Jamin 900 Siswa SDN 026 Bojongloa Tetap Sekolah di Tengah Sengketa Lahan

Bahkan dibandingkan 2023 yang mencapai 62,18 persen, proporsi tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Jakarta terserap untuk kebutuhan di luar makanan.

BPS juga mencatat inflasi kelompok nonmakanan cukup tinggi, terutama pada sektor pendidikan sebesar 2,03 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 1,96 persen, serta kesehatan sebesar 1,50 persen. 

Kondisi ini membuat biaya penunjang pendidikan ikut meningkat.

Daya Tampung Sekolah Negeri Masih Menjadi Persoalan

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai persoalan biaya tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Jumlah SMP negeri masih lebih sedikit dibandingkan lulusan SD, demikian pula jumlah SMA dan SMK negeri yang belum mampu menampung seluruh lulusan SMP.

Baca Juga: Korban Mutilasi Pancoran Mas Depok Diduga Biseksual, Punya Istri Namun Ikut Gabung Grup Gay

Akibatnya, banyak peserta didik akhirnya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang umumnya memiliki biaya lebih tinggi.

Menurut Darmaningtyas, sekolah negeri pada umumnya memang relatif terjangkau, tetapi orang tua masih sering menghadapi berbagai pengeluaran tambahan yang muncul dalam aktivitas sekolah.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai mahalnya biaya pendidikan di Jakarta juga dipengaruhi belum terintegrasinya tata ruang, persebaran sekolah, dan transportasi publik.

Akibatnya, keluarga tidak hanya mengeluarkan biaya sekolah, tetapi juga biaya perjalanan yang cukup besar setiap hari.

Menurut Ubaid, Singapura mampu menekan biaya pendidikan karena pemerintah melakukan intervensi secara menyeluruh, mulai dari pemerataan sekolah, kawasan permukiman, hingga transportasi publik. 

Baca Juga: Di Tengah Kesibukan sebagai Ibu Rumah Tangga, Tuti Tetap Aktif Jadi Linmas di Karawang

Sistem tersebut membuat siswa dapat mengakses sekolah terdekat dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum dalam waktu singkat sehingga biaya penunjang pendidikan menjadi lebih rendah.

Ia juga mendorong pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar agar beban keluarga semakin berkurang.

Satriwan: Negara Perlu Menanggung Seluruh Komponen Pendidikan

Satriwan Salim menilai perubahan PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) belum menyelesaikan akar persoalan, yakni kurangnya bangku sekolah negeri.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan BOS, tetapi juga perlu secara bertahap menanggung seluruh komponen pembiayaan pendidikan.

Baca Juga: Dari Awal Dibangun, Diduga GTC Sudah Bermasalah

Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN dan 20 persen APBD untuk fungsi pendidikan sehingga anggaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang benar-benar terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Abdul Mu'ti: Indonesia dan Singapura Tidak Bisa Dibandingkan Langsung

Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta publik melihat perbandingan Indonesia dan Singapura secara proporsional.

Menurutnya, kedua negara memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi jumlah sekolah maupun jumlah peserta didik.

"Singapura itu kan sekolahnya cuma sedikit sekali. Kita sekolahnya sekitar 400 ribu sekolah di Indonesia. Itu hampir sama dengan penduduk Brunei Darussalam. Muridnya 53 juta. Jadi kompleksitas persoalannya memang sangat berbeda," kata Mu'ti usai menghadiri agenda Media Gathering Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta.

Baca Juga: Apakah Barang yang Digadaikan Tetap Wajib Dizakati? Begini Penjelasan Fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2022

Karena itu, lanjut Mu'ti, membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan Singapura secara langsung bukanlah perbandingan yang setara.

"Dengan segala hormat, membandingkan Indonesia dengan Singapura saya kira tidak apple to apple," ujarnya.

Mu'ti juga mengaku pemerintah belum memiliki kajian mengenai dugaan pengaruh keberadaan Sekolah Rakyat terhadap berkurangnya jumlah murid di sekolah negeri.

Polemik yang bermula dari pengalaman pribadi Tito Karnavian pada akhirnya memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia bukan semata-mata soal ada atau tidaknya SPP. 

Persoalan tersebut berkaitan dengan biaya penunjang yang masih tinggi, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerataan kualitas pendidikan, hingga integrasi transportasi dan tata ruang. ***