POJOKSATU.id – Guna menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA), siswa perlu mempelajari materi yang akan diujikan, termasuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau PKn.
Berlatih mengerjakan soal menjadi salah satu cara efektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi sekaligus membiasakan diri dengan pola soal yang akan dihadapi.
Sesuai jadwal, pelaksanaan TKA SMA/SMK 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Sebelumnya, pendaftaran dibuka pada 27 Juli–27 September 2026, sedangkan tes susulan dijadwalkan pada 16–29 November 2026.
Dalam TKA, mata pelajaran PKn mengukur kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep dasar kenegaraan, Pancasila, UUD 1945, demokrasi, hak asasi manusia, hingga sistem pemerintahan.
Soal tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan menganalisis berbagai persoalan kebangsaan.
Berdasarkan informasi dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, TKA dirancang untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara objektif.
Nilai TKA tidak menentukan kelulusan, tetapi menjadi gambaran capaian akademik yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pendidikan.
Berikut contoh soal TKA PKn SMA/SMK lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
1. Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, DPR bersama pemerintah secara musyawarah melakukan pembahasan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis.
Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu...
A. Menjadi dasar dalam mengambil keputusan oleh para tokoh penting bangsa
B. Merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia
C. Mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang telah ditetapkan pendiri bangsa
D. Manifestasi dari kesepakatan yang telah dirumuskan saat sebelum kemerdekaan
E. Menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Pancasila dihormati seluruh bangsa Indonesia
Jawaban: B. Merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia.
Pembahasan:
Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Laptop Rp5 Jutaan untuk Pelajar 2026, Cocok Buat Tugas Sekolah hingga Kelas Online
2. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Seorang warga negara Indonesia memutuskan untuk menggugat Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Tindakan warga tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak...
A. Mengkritik pemerintah
B. Mengajukan judicial review
C. Melakukan aksi unjuk rasa
D. Memilih dalam pemilu
E. Mengusulkan RUU
Jawaban: B. Mengajukan judicial review.
Pembahasan:
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hak warga negara mengajukan pengujian tersebut dikenal sebagai judicial review, yang merupakan bagian dari mekanisme negara hukum.
Baca Juga: 200 BPR Proses Penggabungan di OJK, Perkuat Permodalan dan Daya Saing
3. Alasan Pancasila Dipilih sebagai Ideologi Negara
Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara.
Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila...
A. Menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
B. Berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
C. Menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
D. Menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
E. Merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut
Jawaban: D. Menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil.
Pembahasan:
Pancasila mampu menjadi titik temu seluruh golongan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan nasional.
4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah daerah di suatu kabupaten mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah pegunungan.
Usulan tersebut kemudian disetujui dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Pembangunan berjalan lancar karena adanya hubungan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat dari hubungan tersebut, yakni...
A. Menguatkan peran pemerintah pusat di daerah karena kesehatan merupakan urusan wajib
B. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil
C. Menjamin terlaksananya semua kewajiban pemerintah pusat di daerah pada urusan kesehatan
D. Memenuhi semua kebutuhan daerah dengan bantuan dana secara penuh oleh pemerintah pusat
E. Menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat yang modern dan lengkap untuk masyarakat
Jawaban: B. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil.
Pembahasan:
Sinergi pemerintah pusat dan daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik.
Dalam kasus tersebut, pembangunan rumah sakit memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Baca Juga: Jubir IKN Troy Pantouw Meninggal di Tempat Tidur, Sudah Lama Miliki Penyakit Hipertensi
5. Dampak Media Sosial terhadap NKRI
Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik.
Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI, yaitu...
A. Menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
B. Mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
C. Meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
D. Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
E. Menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat
Jawaban: C. Meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat.
Pembahasan:
Media sosial memiliki dampak positif sebagai sarana komunikasi dan partisipasi publik.
Namun, apabila disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi, media sosial dapat mengancam persatuan bangsa.
Baca Juga: Sembelih Anjing
6. Hasil Penting Amandemen UUD 1945
Salah satu hasil penting dari amandemen UUD 1945 di bawah ini adalah...
A. Penghapusan lembaga MPR
B. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR
C. Penambahan kekuasaan absolut presiden
D. Penguatan prinsip negara hukum dan HAM
E. Pembentukan negara federal
Jawaban: D. Penguatan prinsip negara hukum dan HAM.
Pembahasan:
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya memperkuat prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembatasan kekuasaan, serta memperjelas mekanisme checks and balances antar lembaga negara.
Baca Juga: Fasilitas Rahasia Iran di Gunung Pickaxe Mau Dibom AS, Terkubur Jauh di Dalam Gunung
7. Pembangunan dan Hak Asasi Manusia
Pemerintah membuat kebijakan pembangunan jalan tol di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat.
Kendatipun demikian, jalan tol tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Dari perspektif HAM dan demokrasi, kebijakan tersebut...
A. Sesuai dengan asas pembangunan nasional
B. Melindungi kepentingan ekonomi nasional
C. Bertentangan dengan prinsip partisipasi publik
D. Mendukung nilai-nilai nasionalisme
E. Dilindungi oleh undang-undang investasi asing
Jawaban: C. Bertentangan dengan prinsip partisipasi publik.
Pembahasan:
Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak memperoleh informasi serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupannya.
Mengabaikan aspirasi masyarakat adat berarti bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Baca Juga: IMAMIKOM FISIP USU Perkuat Jejaring Global Lewat Forum Komunikasi Internasional
8. Mencegah Konflik Akibat Hoaks
Suatu waktu, terjadi konflik antara dua kelompok masyarakat akibat penyebaran informasi hoaks melalui media sosial yang bersifat memecah belah.
Upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah konflik tersebut adalah...
A. Memblokir seluruh media sosial
B. Menangkap semua yang terlibat konflik
C. Menerapkan sensor ketat pada semua berita
D. Meningkatkan literasi digital dan dialog antarkelompok
E. Menerapkan darurat sipil
Jawaban: D. Meningkatkan literasi digital dan dialog antarkelompok.
Pembahasan:
Peningkatan literasi digital membantu masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks.
Selain itu, dialog antarkelompok dapat memperkuat toleransi dan mencegah konflik sosial berkembang lebih luas.
Baca Juga: Christine Hakim Speechless Liat Megahnya JFC 2026, Minta Anak Muda Tiru Imajinasi Liar Anak Jember
9. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu...
A. Norma sosial masyarakat global
B. Nilai-nilai religius masyarakat
C. Ketetapan MPR
D. Nilai-nilai dasar Pancasila
E. Undang-Undang Pemerintah Daerah
Jawaban: D. Nilai-nilai dasar Pancasila.
Pembahasan:
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat berkembang mengikuti perubahan zaman.
Namun, pengembangannya tetap harus berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
Baca Juga: Tiga Anggota Polda Jabar Pengintimidasi Satpam Bundaran HI akan Dikenai Sanksi Etik
10. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
Salah satu kelebihan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah...
A. Presiden dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
B. Legislatif dan eksekutif memiliki fungsi yang menyatu
C. Presiden memiliki kekuasaan absolut
D. Kedudukan presiden tidak tergantung pada dukungan parlemen
E. Parlemen memiliki kekuasaan untuk menunjuk presiden
Jawaban: D. Kedudukan presiden tidak tergantung pada dukungan parlemen.
Pembahasan:
Dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap sesuai konstitusi.
Kedudukannya tidak bergantung pada kepercayaan parlemen sehingga pemerintahan cenderung lebih stabil dibandingkan sistem parlementer.
Demikian kumpulan contoh soal TKA PKn SMA/SMK beserta kunci jawaban dan pembahasannya yang dapat dijadikan referensi belajar.
Dengan rutin mengerjakan berbagai tipe soal dan memahami alasan di balik setiap jawaban, siswa akan semakin siap menghadapi Tes Kemampuan Akademik serta mampu menganalisis persoalan kewarganegaraan secara lebih kritis sesuai kompetensi yang diujikan. ***
