POJOKSATU.id - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 kembali memperlihatkan persoalan lama yang belum juga terselesaikan.
Di satu sisi, sekolah-sekolah favorit diserbu ratusan bahkan ribuan pendaftar.
Namun di sisi lain, tidak sedikit sekolah negeri yang justru kesulitan mendapatkan murid baru.
Fenomena tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar, meski sistem penerimaan murid terus mengalami perubahan setiap tahunnya.
Baca Juga: Nggak Cuma Jual Biji Mentah, Kopi Robusta PP Kahyangan Jember Kini Naik Kasta
Solo, 20 SD Negeri Hanya Mendapat Kurang dari 10 Murid
Kota Solo menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut.
Sebanyak 20 Sekolah Dasar Negeri (SDN) tercatat hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru setelah tahapan SPMB 2026 selesai.
Bahkan beberapa sekolah hanya menerima dua hingga tiga siswa.
Daftar sekolah tersebut meliputi:
-
SDN Tegalayu: 3 siswa
-
SDN Jajar: 7 siswa
-
SDN Kabangan: 8 siswa
-
SDN Tunggulsari I: 9 siswa
-
SDN Tegal Rejo–SDN Pajang 4: 6 siswa
-
SDN Pajang 2: 7 siswa
-
SDN Kauman: 6 siswa
-
SDN Kusumadilagan: 2 siswa
Baca Juga: Jejak Dugaan Suap Bupati Kuansing Terkuak, KPK Temukan Land Cruiser yang Diduga Disembunyikan -
SDN Gading–SDN Carangan: 9 siswa
-
SDN Sawahan 2: 2 siswa
-
SDN Kepatihan: 9 siswa
-
SDN Bororejo: 4 siswa
-
SDN Kalangan: 6 siswa
-
SDN Munggung 2: 7 siswa
-
SDN Cinderejo: 8 siswa
-
SDN Sumber 1: 7 siswa
-
SDN Sumber 3: 8 siswa
-
SDN Sumber 6: 7 siswa
-
SDN Banyuanyar 2–SDN Sumber 5: 8 siswa
-
SDN Praon: 4 siswa
Baca Juga: Ingatkan Jordi Onsu Tak Jatuhkan Derajat sang Kakak, Ruben Onsu: di Darahmu Pernah Ada Keringat Saya
Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah.
"Kepala sekolah akan kami monitoring dan evaluasi secara langsung. Kepala sekolah yang tidak bisa menambah jumlah murid di sekolah negerinya akan kita evaluasi.
Karena anggarannya sama, tapi kenapa ada sekolah yang diminati dan ada yang tidak. Berarti memang kepala sekolah yang harus saya review," ungkap Respati Ardi.
Pemerintah Kota Solo juga menyiapkan program Training of Trainer (ToT) bagi seluruh kepala sekolah sebagai bagian dari transformasi pendidikan.
"Yang terpenting transformasi pendidikan negeri. Kita akan mengadakan ToT untuk kepala sekolah. (Untuk SDN kurang siswa) Kita tetap berjalan dan memfasilitasi keluarga yang sekolah. Kuncinya transformasi pendidikan negeri," tuturnya.
Baca Juga: Komisi XIII DPR Bedah Rencana Distribusi Kerja 7.000 CPNS Baru Kemenimipas, Angin Segar Formasi 2026
Bali, Sekolah Favorit Diserbu Ribuan Pendaftar
Fenomena berbeda terlihat di Bali. Sejumlah SMA negeri favorit kembali dipenuhi pendaftar, sementara sekolah lain bahkan belum memperoleh satu pun calon murid pada jalur domisili hingga penutupan SPMB Tahap II.
Berdasarkan data sementara, SMA Negeri 1 Marga belum menerima satu pun pendaftar dari kuota 130 siswa.
Kondisi serupa terjadi di SMAN Satu Atap Klumpu yang juga belum memperoleh pendaftar.
Sementara itu:
-
SMA Negeri 1 Payangan baru menerima 6 pendaftar dari kuota 108 siswa.
-
SMA Negeri 3 Mengwi memperoleh 7 pendaftar dari kuota 65 siswa.
-
SMAN Satu Atap Nusa Penida hanya menerima 3 pendaftar dari kuota 65 siswa.
Sebaliknya, sekolah favorit kembali menjadi tujuan utama masyarakat.
Baca Juga: Hakim Soroti Cacat Prosedur, Penggeledahan hingga Penahanan Roy Suryo Dinyatakan Tidak Sah
SMA Negeri 7 Denpasar menerima 328 pendaftar untuk kuota 86 siswa.
Disusul:
-
SMA Negeri 4 Denpasar: 317 pendaftar.
-
SMA Negeri 2 Denpasar: 316 pendaftar.
-
SMA Negeri 2 Abiansemal: 217 pendaftar.
-
SMA Negeri 1 Abang: 189 pendaftar.
Jika dihitung dari seluruh jalur penerimaan, SMA Negeri 2 Denpasar menjadi sekolah dengan jumlah pendaftar terbanyak di Bali, mencapai 1.183 calon murid.
Gunungkidul, 18 SMP Swasta Belum Mendapat Murid
Ketimpangan juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebanyak 18 SMP swasta belum memperoleh satu pun pendaftar pada penutupan SPMB 2026.
Baca Juga: Pertamina Optimalkan Distribusi LPG Subsidi di Desa Soge, Pasokan Ditambah Dua Kali Lipat
Padahal jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 6.766 siswa, sedangkan total daya tampung SMP negeri maupun swasta mencapai 9.119 kursi.
Pemerintah daerah menjelaskan sekolah swasta masih memiliki jalur penerimaan mandiri sehingga jumlah peserta didik baru baru dapat dipastikan setelah seluruh data masuk ke Dapodik.
Lubuklinggau, SMA Negeri Hanya Mendapat Belasan Siswa
Persoalan serupa juga dialami SMAN 7 Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Sekolah tersebut hanya memperoleh 13 siswa baru pada SPMB 2026.
Menurut Kepala SMAN 7 Lubuklinggau, Agustunizar, kondisi tersebut dipengaruhi bertambahnya rombongan belajar di sekolah-sekolah favorit serta semakin banyaknya pilihan SMA dan SMK baru.
"Tahun ini kami hanya dapat 13 siswa karena rombel sekolah favorit bertambah banyak," ungkap Agustunizar.
Ia juga mengungkapkan penurunan jumlah peserta didik sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada jumlah rombongan belajar, tetapi juga terhadap beban mengajar guru yang kesulitan memenuhi syarat minimal jam mengajar untuk sertifikasi.
Ponorogo Perpanjang Masa Pendaftaran
Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, lebih dari 50 SD Negeri juga masih kekurangan murid.
Sebagian besar sekolah bahkan baru memperoleh maksimal lima siswa baru.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan setempat memperpanjang masa pendaftaran hingga 13 Juli 2026 agar lebih banyak masyarakat memperoleh kesempatan mendaftarkan anaknya.
Baca Juga: Big Bike New Rebel 1100, Simbol Kebebasan Ekspresi Generasi Modern
Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan
Fenomena SPMB 2026 menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga pemerataan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
Lokasi sekolah, reputasi, fasilitas, kualitas layanan, hingga persepsi masyarakat masih menjadi faktor utama yang menentukan pilihan orang tua saat mendaftarkan anaknya.
Di sisi lain, sekolah-sekolah yang kekurangan murid tetap harus menjalankan proses belajar mengajar dengan sumber daya yang sama, sehingga efisiensi anggaran dan pemerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Ketimpangan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sistem penerimaan murid baru bukan hanya diukur dari lancarnya proses pendaftaran, tetapi juga dari terciptanya kesempatan yang lebih merata bagi seluruh sekolah untuk berkembang.
Ketika kualitas pendidikan dapat dirasakan setara di setiap sekolah, pilihan masyarakat pun diharapkan tidak lagi terpusat hanya pada segelintir sekolah favorit. ***




