POJOKSATU.ID - Pertemuan bersama antara Pemkab Jember, Pemkab Brebes, dan Kementerian Sosial melahirkan sejumlah poin evaluasi penting terkait program kesejahteraan.

Di samping membahas pemutakhiran data kemiskinan di Jember, agenda tersebut juga menyoroti perkembangan berkas pendidikan di Kabupaten Brebes.

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Brebes melaporkan mengenai kondisi riil dari pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah mereka.

Pihak Pemkab Brebes menyampaikan data mengenai sejumlah calon siswa potensial hasil penjangkauan lapangan yang telah memenuhi kriteria resmi.

Baca Juga: Upaya Pemutakhiran Data DTSEN Jember Demi Mewujudkan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Sayangnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut belum dapat diakomodasi ke dalam sistem sekolah akibat adanya keterbatasan kuota.

Menghadapi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes mengajukan usulan penyesuaian kuota rombongan belajar pada jenjang pendidikan tertentu.

Usulan ini diajukan dengan harapan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memiliki peluang lebih besar untuk diterima sekolah.

Merespons aspirasi dari perwakilan Brebes, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan penjelasan mengenai aturan batasan yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Jember Terjunkan Seluruh ASN Guna Lakukan Verifikasi Data Bansos di Lapangan

Saat ini, tingkat kapasitas penerimaan siswa di lapangan masih harus mengikuti regulasi baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan aturan dasar tersebut, jumlah daya tampung siswa dibatasi maksimal sebanyak 270 anak untuk setiap titik lokasi Sekolah Rakyat.

Meskipun demikian, Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah menganggap program Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu agenda yang sangat strategis.

Program pendidikan ini diinisiasi secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto demi memutus transmisi rantai kemiskinan sejak usia dini.

Konsep utama dari sekolah ini adalah memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas tinggi bagi anak-anak yang berasal dari kalangan prasejahtera.

Sebagai penutup dari pembahasan tersebut, Wakil Menteri Sosial berjanji akan membawa masalah kuota belajar ini ke dalam forum diskusi lanjutan.

Kolaborasi antara akurasi data bantuan sosial di Jember dan perbaikan akses sekolah di Brebes diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan secara nasional.***