POJOKSATU.id - Penolakan terhadap keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini datang dari mahasiswa IPB University.

Presiden Mahasiswa IPB, Abdan Rofi, menyatakan kampus bukan tempat untuk mengelola proyek makanan.

Abdan menegaskan perguruan tinggi seharusnya tetap menjadi ruang moral dan intelektual, bukan justru diarahkan menjadi bagian dari proyek operasional pemerintah.

Baca Juga: Inspirasi Usaha Pipit Farm, Sosok Perempuan Ini Bantu Petani Ternak Bertahan Lewat Penjualan Hewan Kurban

“Instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual bukan untuk proyek tumbal. Tolong pak, jangan terlalu memaksa,” kata Abdan saat dihubungi, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia juga menolak anggapan bahwa pengelolaan dapur MBG oleh kampus dapat disamakan dengan konsep laboratorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi.

Aspirasi Akan Dibawa ke Rektorat
IPB sendiri diketahui menjadi salah satu perguruan tinggi yang ikut mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: Magang Gratis Dapat Sertifikat Kompetensi, Ini Kegunaannya, Peserta Diminta Tunjukkan Kualitas

Namun, menurut Abdan, penolakan mahasiswa terhadap keterlibatan kampus dalam program tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak rektorat.

“Kami akan eskalasikan bersama aliansi BEM Se-IPB untuk disampaikan ke rektorat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak kampus belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan BEM IPB tersebut.

Tim hubungan masyarakat kampus disebut masih akan mengomunikasikan isu itu dengan direktorat terkait.

Baca Juga: Viral Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Buka Rincian Biaya Pengadaan Sepatu, Segini Harganya

Rektor IPB Sebut Kampus Bisa Jadi Pusat Solusi Berbasis Sains
Di sisi lain, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, sebelumnya telah menyampaikan alasan kampus terlibat dalam pembangunan dapur MBG.

Menurut Alim, keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan SPPG memiliki nilai strategis karena menempatkan kampus sebagai knowledge-based solution provider atau penyedia solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Ia menilai program MBG menyasar persoalan mendasar seperti gizi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia sehingga perlu dijalankan dengan pendekatan berbasis sains.

Baca Juga: Jadwal Ujian Manajer Kopdes Merah Putih 2026 Resmi Dirilis, Ini Rinciannya!

“Kampus memastikan desain, implementasi, hingga evaluasi dilakukan secara terukur dan berbasis data,” kata Alim dalam keterangan tertulis.

Selain itu, ia menyebut pengelolaan dapur MBG oleh kampus juga dapat diintegrasikan dengan sistem pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, sampai konsumsi dan pemenuhan gizi.

Menurutnya, SPPG dapat menjadi simpul yang menghubungkan rantai pangan tersebut secara efisien sehingga program MBG tidak hanya menjadi proyek pembagian makanan, tetapi berkembang sebagai model inovasi sistem pangan nasional.

Baca Juga: Banyak Kasus Berhenti di Tengah Jalan, LBH APIK Gelar Lokakarya Penguatan Layanan Korban Kekerasan Seksual Bersama FH UMSU

Perdebatan soal keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG pun kini semakin meluas, terutama setelah muncul penolakan dari kalangan mahasiswa dan sejumlah akademisi yang menilai fungsi utama perguruan tinggi berpotensi bergeser dari mandat akademiknya. ***