POJOKSATU.id - Wacana pembentukan dapur kampus lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai bergulir, tapi tidak semua kampus langsung tancap gas.
Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta memilih langkah yang lebih hati-hati.
Usulan ini datang dari Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Kampus Indonesia Masuk Peringkat Asia, UI Masih Teratas, PTS Mulai Unjuk Kekuatan
Kampus didorong untuk membangun SPPG secara mandiri, bahkan jika memungkinkan, memanfaatkan sumber daya dari lingkungan civitas akademika sendiri.
Namun di lapangan, responsnya tidak sesederhana itu.
Pihak UI, melalui Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa kampusnya belum mengambil keputusan apa pun.
"Saat ini posisi kami masih berkoordinasi dan menunggu arahan lebih lanjut dari Pimpinan Tinggi (Pimti) UI," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa wacana ini tidak bisa diputuskan secara cepat.
Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, terutama karena berkaitan langsung dengan kebijakan strategis dan operasional kampus.
Baca Juga: Dukung Program Presiden, PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status
"Mengingat isu ini bersinggungan dengan kebijakan strategis dan operasional kampus, Pimti masih memerlukan waktu untuk melakukan kajian internal secara menyeluruh," tambahnya.
UNJ: Tunggu Arahan, Belum Bentuk Tim
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Universitas Negeri Jakarta.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis, Andy Hadiyanto, menyebut bahwa kampusnya belum melakukan persiapan khusus.
"UNJ belum membuat tim atau persiapan khusus. UNJ hanya menunggu instruksi dari forum PTNBH terkait keikutsertaan dalam pembuatan SPPG," jelasnya.
Baca Juga: Hari Kartini Jambi 2026: Al Haris Dorong Perempuan Perkuat Peran dan Lindungi Generasi
Meski begitu, bukan berarti tidak ada pergerakan sama sekali.
Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ, Syaifudin, mengungkapkan bahwa kajian awal sudah mulai dilakukan.
Kajian tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan kelembagaan hingga potensi risiko implementasi di lingkungan perguruan tinggi.
Pendekatan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian sebelum benar-benar masuk ke tahap operasional.
Baca Juga: Optimalkan Lahan Tidur, Kodim Cilegon Tanam Jagung Dukung Swasembada Pangan
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, UNJ masih menunggu pedoman teknis resmi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kampus Diminta Ambil Peran Strategis
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan bahwa perguruan tinggi punya posisi penting dalam menyukseskan program MBG.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena peluang ini besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujarnya dalam forum PTN-BH di Makassar.
Baca Juga: Gubernur Al Haris Siap Tindaklanjuti Masukan DPRD Demi Kemajuan Jambi
Dorongan ini membuka peluang kolaborasi besar antara dunia pendidikan dan program pemerintah.
Tapi di sisi lain, kampus juga dituntut memastikan bahwa setiap langkah tetap selaras dengan regulasi, kebutuhan akademik, dan tata kelola yang berkelanjutan. ***
